SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menegaskan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat (final and binding). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pihak-pihak yang membawa putusan DKPP ke proses peradilan lain, mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga peradilan umum.
Ketua DKPP Heddy Lugito menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan putusan lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu tersebut.
“Sejauh ini, KPU dan Bawaslu telah menindaklanjuti putusan DKPP. Namun, terdapat persoalan ketika tindak lanjut putusan tersebut kemudian menjadi objek gugatan di pengadilan,” kata Heddy saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Putusan DKPP, Jumat (13/11/2026), di Jakarta.
Heddy menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah perkara terkait tindak lanjut putusan DKPP yang dibawa ke pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pemahaman yang cukup signifikan mengenai sifat dan kedudukan putusan DKPP.
Bahkan, kasus terbaru menunjukkan adanya permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN) di sebuah kota terkait putusan DKPP atas perkara yang telah diputus pada 2014.
“Contoh tersebut menunjukkan bahwa menempuh jalur peradilan etik tidak selalu serta-merta menghasilkan kepastian hukum. Proses di peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum dapat memperpanjang penyelesaian persoalan,” ungkap Heddy.
Berdasarkan kondisi tersebut, Heddy menilai perlu ada penegasan terhadap kedudukan dan sifat putusan DKPP. Selain itu, diperlukan mekanisme yang mampu memastikan setiap putusan ditindaklanjuti secara efektif sehingga memberikan kepastian hukum.
Karena itu, DKPP berharap persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu.
“Kami berharap persoalan ini dapat memperoleh penegasan dalam perubahan undang-undang pemilu,” tandasnya.
Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Putusan DKPP tersebut tidak hanya diikuti jajaran Sekretariat DKPP, tetapi juga sejumlah perwakilan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Persidangan DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan kegiatan tersebut penting sebagai sarana evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas putusan DKPP.
Menurutnya, putusan DKPP seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu sebagai dasar pemberian sanksi atau rehabilitasi terhadap penyelenggara pemilu. Lebih dari itu, putusan tersebut juga perlu menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pencegahan pelanggaran kode etik di lingkungan KPU dan Bawaslu.
“Bagi kami, putusan tidak akan memiliki makna apabila tidak memberikan manfaat nyata bagi perubahan perilaku penyelenggara pemilu,” jelas Ratna.
(Yulianto)
