SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI. Ia pun menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPR, mulai dari persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, kasus super flu hingga evaluasi izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan.
Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 digelar dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
“Tahun 2025 telah kita lalui dengan berbagai dinamika perekonomian, di tengah ketidakpastian global dan tuntutan pembangunan nasional yang semakin kompleks,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang DPR.
“Dalam situasi tersebut, APBN berperan penting menjaga stabilitas dan menopang gerak perekonomian nasional,” sambungnya.
Menurut Puan, APBN Tahun Anggaran 2026 diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
“Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” jelas Puan.
“Kita akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik,” tegas cucu Bung Karno tersebut.
Sementata untuk fungsi pengawasan, Puan menyebut DPR RI akan mengarahkan pada pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan.
“Sehingga kinerja Pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan,” tutur Puan.
Dalam pembahasan di Alat Kelengkapan Dewan, Puan merinci DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Antara lain mengenai ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya.
Selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan tahun baru, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara yang sedang berkonflik, proses reformasi Polri, Kejaksaan RI, serta pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif, penanganan kasus super flu di beberapa wilayah di Indonesia, permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan,” lanjut Puan.
“Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 H/2026, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan,” tambah mantan Menko PMK itu.
Puan pun menyinggung mengenai DPR yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh.
“Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh yang telah memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana,” ungkap Puan.
“(Pembentukan Satgas) untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Puan berbicara soal fungsi diplomasi DPR. Pada masa persidangan ini, DPR akan mengikuti serangkaian kegiatan multilateral yang akan berguna untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dan memperkuat politik luar negeri Indonesia sebagai bagian dari diplomasi parlemen.
“Melalui diplomasi antarparlemen, DPR RI akan terus berperan aktif menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan setiap bangsa, penghormatan terhadap kedaulatan negara, penegakan prinsip kemanusiaan, serta keadilan dalam tatanan ekonomi global,” papar Puan.
Puan menyatakan DPR juga berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian kawasan melalui dialog, kerja sama, dan saling pengertian di berbagai forum internasional.
“Sehingga Indonesia dapat tampil sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, dan berkontribusi nyata bagi terciptanya tata dunia yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera,” ucapnya.
Usai menyampaikan pidato, Puan secara resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI.
“Tibalah saatnya, kita memasuki masa persidangan, menjalankan fungsi konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” terang Puan.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanir-rahim, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026,” lanjutnya.
Puan mengucapkan selamat bekerja bagi anggota DPR RI.
“Kepada Anggota Dewan yang Terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya,” tutup Puan.
(Anton)
