SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Maluku, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya penataan kawasan hutan dan sektor perikanan yang berpihak pada masyarakat. Menurutnya, kebijakan terkait hutan dan perikanan harus disusun berdasarkan kebutuhan warga dan aspirasi daerah.
Kawasan Hutan: Bisa Dikaji Ulang
Sebagai Anggota Komisi IV DPR, Saadiah menjelaskan bahwa penetapan kawasan hutan tidak bisa dipisahkan dari tata ruang yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten.
“Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengusulkan batas wilayah, termasuk zona konservasi. Jika ada keberatan dari warga, hal itu bisa dikomunikasikan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujar Saadiah.
Ia juga menegaskan bahwa kawasan hutan konservasi tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan produksi sesuai regulasi yang berlaku.
“Jika masyarakat ingin mengubah status hutan menjadi hutan produksi atau hutan adat, mereka bisa mengajukan aspirasi melalui pemerintah daerah atau wakil rakyat seperti saya,” tambahnya.
Saadiah berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan tetap mematuhi prosedur yang berlaku.
Tantangan Kebijakan Pendaratan Ikan
Selain hutan, Saadiah juga menyoroti kebijakan pendaratan ikan yang masih menjadi kendala di Maluku. Ia menilai beberapa aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), seperti kebijakan penangkapan ikan terukur, belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan daerah.
“Aturan ini jangan diterapkan tergesa-gesa tanpa kesiapan infrastruktur. Jika dermaga tidak memadai, kapal-kapal besar tidak bisa mendaratkan hasil tangkapan dengan optimal,” jelasnya.
Dorong Ambon Jadi Pusat Industri Perikanan
Sebagai Anggota Badan Anggaran DPR, Saadiah juga menyoroti pentingnya menjadikan Ambon sebagai pusat industri perikanan terpadu. Namun, ia menekankan bahwa percepatan dalam penyiapan lahan, desain kawasan, dan regulasi yang tepat sangat dibutuhkan.
“Pemerintah daerah harus segera bergerak. Jika program ini masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), akan ada jaminan anggaran dan dukungan lintas sektor,” tegasnya.
Saadiah mengungkapkan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan gubernur terpilih agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mempercepat realisasi program tersebut.
“Jika kita bersatu, perjuangan ini akan semakin kuat demi Maluku yang lebih maju,” pungkasnya.
(Anton)
