SUARAINDONEWS.COM, Bandung-Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui untuk menarik simpati masyarakat, banyak calon kepala daerah (cakada) dalam kampanyenya benar-benar menonjolkan sisi kedaerahan.
Bahkan, tak jarang visi dan misi yang disampaikan dinilai “kebablasan” alias melupakan nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan upaya Pimpinan dan Anggota MPR RI merekatkan bangsa Indonesia melalui Sosialisasi 4 Pilar MPR RI,
“Upaya mencirikan kedaerahan dalam berbagai kampanye, tidak boleh melebih dari ciri-ciri NKR. Sehebat apa pun visi dan misi calon kepala daerah, harus dalam bingkai NKRI,” ujar Ahmad Muzani saat membuka Forum Silaturahmi Pimpinan MPR dan Anggota MPR bersama wartawan peliput parlemen di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2020).
Muzani menyatakan dirinya patut mengingatkan karena perhelatan Pilkada Serentak 2020 tinggal menyisakan waktu satu bulan lagi, hingga hari pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. Selain itu, para cakada beserta tim sukses dan para pendukungnya masih terus giat berkampanye.
“Semua calon, sekarang ini pada persiapan akhir untuk menuju kemenangan. Hari efektif sekitar 20 hari atau 25 hari sebelum tanggal 9 Desember,” ujar Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra.
Muzani menekankan pesan dan peringatan ini ia sampaikan sebagai pengingat kepada calon gubernur, calon Bupati dan walikota. “Karena ini menjadi penting bahwa sehebat apapun dia punya visi dan misi, tetapi sebagai calon gubernur, bupati, walikota, maka harus dalam koridor NKRI,” tegasnya.
Ahmad Muzani tidak memungkiri, tiap daerah memiliki ciri dan kekhasan tertentu baik budaya, bahasa, maupun agama yang dianut mayoritas di daerah bersangkutan. Iapun menekankan apabila terus terjadi bukan tidak mungkin akan menjadi ancaman serius karena bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang terdiri dari beragam latarbelakang ciri khas tersendiri.
“Nah, ini seringkali kebablasan dari para calon, sehingga saya kira meskipun ini sebagai sebuah forum. Tetapi paling tidak mengingatkan bagi calon kepala daerah, ada 270 titik Pilkada untuk kita ingatkan kembali tentang posisi ini,” ujarnya.
Anggota MPR RI Fraksi PAN Ali Taher Parasong mengingatkan juga pilkada merupakan bagian amanah konstitusi dari proses yang tidak terpisah dari demokratisasi. Visi besar pilkada manapun menurut dia, tidak boleh bergeser dari alinea kedua UUD NRI 1945.
“Visi besarnya harus NKRI. Tujuannya membangun kesejahteraan bersama. Di situlah tugas pemimpin menggeser dari air mata kemiskinan menjadi airmata kebahagian, ” ujar Ali Taher.
Dalam kesempatan sama, Ketua Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR/DPD, Marlen Sitompul mengaku dirinya grogi saat menyampaikan sambutan perdananya dihadapan Pimpinan MPR.
“Terus terang, saya masih grogi berbicara dihadapan Pimpinan MPR, karena ini baru untuk pertama kalinya. Namun Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR/DPD berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dan kemitraan lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.(EK)
