SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai bakal calon presiden Ganjar Pranowo paling memahami persoalan-persoalan di tingkat desa.
Hal itu, menurut dia, karena selama Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sukses membangun desa-desa di wilayah tersebut.
“Pembangunan suatu negara seharusnya memang dimulai dari membangun mikro, yaitu dari keluarga baru kemudian desa. Saya sangat setuju Ganjar Pranowo membangun dari desa, kalau desa sudah terbangun, otomatis camat pasti sejahtera, provinsi pasti sejahtera, dan negara pasti sejahtera,” kata Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Emrus memandang Ganjar memiliki rekam jejak yang baik saat menjabat sebagai Gubernur Jateng. Menurut dia, selama 10 tahun memimpin Jateng, Ganjar telah membangun 2.300 desa mandiri energi dan membangkitkan 818 desa wisata dan menginisiasi 29 desa antikorupsi.
Dia menilai pembangunan desa bukan hanya sekadar yang berorientasi ekonomi namun sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa perlu didongkrak kualitasnya.
“Karena itu, Ganjar perlu menyertakan gagasan peningkatan kualitas pendidikan di desa sebagai bagian dari visi-misi pembangunan desa,” ujarnya.
Menurut dia, pendidikan di desa tidak boleh hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD) saja, namun harus diarahkan pada kemampuan tertentu yang sesuai dengan keunggulan desanya.
Dia mencontohkan sebuah desa perlu pengawetan ikan, maka SMK pengawetan ikan dengan kualitas yang bagus perlu dibangun.
“Sehingga desa-desa tersebut mempunyai kemampuan ekspor di bidang keunggulan desanya,” kata Emrus.
Emrus menilai kinerja Ganjar yang baik dalam membangun desa-desa di Jateng perlu diperluas ke wilayah-wilayah lain.
Dia berharap Ganjar segera menyusun program terperinci untuk membangun desa sehingga masyarakat di luar Jateng bisa memahami arah pembangunan desa yang digagas Ganjar.
“Komunikasi yang efektif menjadi sangat penting agar menjadi isu strategis yang memiliki kedekatan dengan masyarakat desa.
“Intinya harus berhubungan apa yang disampaikan dengan persoalan di desa. Jangan hanya jargon ketika menjelaskan soal desa, ketika kampanye, disesuaikan dengan keunikan desa itu,” ujarnya.
Emrus menyarankan agar program pembangunan desa ala Ganjar disosialisasikan kepada publik melalui media sosial seperti X, TikTok, dan Youtube agar masyarakat desa lain terhubung secara emosi ketika membutuhkan solusi.
Sebelumnya, Ganjar menegaskan bahwa mengelola desa tak bisa disamakan dengan mengelola wilayah semisal kabupaten atau provinsi.
Hal itu dikatakan Ganjar saat mengisi acara Forum Akademisi Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (12/10/2023) lalu.
Secara khusus, Ganjar mengaku tak setuju jika kepala desa diberikan seragam karena khawatir ada banyak dampak negatif yang potensial muncul. Salah satu dampaknya ialah potensi korupsi dana desa yang besar oleh para kades. (ANT/UMN)
