SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Impor Beresiko Tinggi, impor secara illegal, yang merusak daya saing industri dalam negeri. Hal inilah yang mengakibatkan menurunnya potensi penerimaan negara dan berdampak buruk bagi perekonomian Nasional, demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam Rapat Koordinasi Penertiban Impor Beresiko Tinggi, di Auditorium Merauke Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta.
Very high risk import diperkirakan 5% – 10%, kecil dibandingkan dengan perolehan dari anggaran semuanya. Tetapi yang kecil ini kalau tidak benar-benar kita manage akan berdanpak negatif pada perekonomian Indonesia. Industri-industri kita akan hancur bahkan akan mati karena kalah bersaing dengan barang-barang impor illegal dan juga bisa ada rekayasa, ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Impor beresiko tinggi memiliki peluang penyelewengan lebih besar dan dapat mengakibatkan beredarnya barang illegal, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal. Jadi solusi penertiban impor beresiko tinggi dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan pengawasan terhadap barang komoditas yang belum memiliki infrastruktur alat pemeriksaan dan pengawasan yang memadai.
Setiap barang yang akan masuk ke Indonesia biasanya singgah dulu di Singapura, Hongkong, Guangzhou, Shenzhen dan sebagainya. Kita bisa berkoordinasi untuk melakukan pengecekan dan pengawasan dari sana untuk mengantisipasi praktek Impor Beresiko Tinggi. Disamping saat ini sedang dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait dalam rangka menegakkan aturan bea masuk dan pajak. Oleh karenanya melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah sangat penting dalam rangka menegakkan aturan bea masuk pajak impor dengan membentuk tim penyelesaian perkara, tutur Panglima.
Dan semua solusi penertiban impor beresiko tinggi mutlak harus didukung dengan komando dan kepemimpinan yang kuat dari pejabat Dirjen Bea Cukai, kerja sama yang ketat, terbuka serta dukungan dari semua stakeholder yang ada. Sehibgga ada langkah yang sangat strategis dengan hadirnya KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, PPATK, Kepala Staf Kepresidenan, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, maka kalau semuanya bekerja sama akan bisa menyelesaikan permasalahan yang kelihatan kecil, namun berdampak pada kerugian yabg besar kepada negara ini, lanjutnya menutup.
(tjo; foto ist
