SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, menilai pemerintah perlu segera menyesuaikan kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan perubahan perilaku belanja Generasi Z (Gen Z). Menurutnya, pola konsumsi anak muda saat ini sudah jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu.
Nila mengatakan fenomena antrean panjang di gerai kuliner yang sedang viral, sementara banyak tempat usaha lain sepi pengunjung, bukan sekadar tren sesaat atau candaan di media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan perubahan cara Gen Z dalam menentukan pilihan saat berbelanja.
“Hari ini saya melihat ada realitas psikologi pasar. Banyak meme di media sosial yang menunjukkan ketika Gen Z diberikan pilihan, mereka rela mengantre panjang demi kuliner viral. Ini bukan sekadar lelucon, tetapi indikator adanya pergeseran ekonomi makro,” ujar Nila dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (17/7/2026).
Menurut Nila, Gen Z kini menjadi salah satu motor penggerak konsumsi nasional. Namun, generasi ini tidak lagi hanya melihat harga atau kualitas produk, melainkan juga pengalaman yang didapat, suasana tempat, hingga seberapa menarik sebuah produk untuk dibagikan di media sosial.
Karena itu, ia menilai pemerintah tidak bisa lagi mengembangkan UMKM dengan pola lama. Strategi pembinaan harus mengikuti perubahan pasar agar pelaku UMKM mampu bersaing dan tetap relevan dengan selera konsumen saat ini.
Nila juga menyoroti serapan program UMKM dan kewirausahaan yang baru mencapai 51,64 persen. Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal bahwa pola pembinaan yang selama ini dilakukan perlu dievaluasi.
“Kementerian harus mulai menggeser pelatihan-pelatihan formal yang bergaya lama menjadi fasilitasi inkubasi bisnis kuliner, fesyen, dan industri kreatif yang relevan dengan minat Gen Z hari ini,” katanya.
Selain itu, Nila mendorong pemerintah memanfaatkan platform digital yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Gen Z. Menurutnya, pemerintah tidak perlu hanya mengandalkan aplikasi buatan sendiri, tetapi juga harus hadir di platform yang memang sudah ramai digunakan masyarakat.
Ia juga meminta Deputi Kewirausahaan dan LLP-KUKM memperkuat kolaborasi dengan komunitas digital agar program pembinaan UMKM lebih mudah dijangkau sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi para pelaku usaha.
“Perubahan perilaku belanja Gen Z harus menjadi acuan dalam menyusun kebijakan UMKM ke depan. Program pemerintah jangan hanya sibuk mengurus administrasi, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan pasar dan membantu UMKM lebih kompetitif di era ekonomi digital,” tutup Nila.
(Anton)
