SUARAINDONEWS.COM, JAYAPURA — Komite II DPD RI mendorong penguatan konektivitas transportasi di Papua melalui pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi dan menyeluruh. Upaya tersebut dibahas dalam forum koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Bupati Jayapura, Papua, Senin (28/9/2026).
Forum tersebut dipimpin Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdul Waris Halid serta anggota Komite II DPD RI dari Papua Henock Puraro dan sejumlah anggota lainnya.
Anggota Komite II DPD RI Henock Puraro mengatakan Kabupaten Jayapura memiliki posisi strategis sebagai salah satu simpul transportasi di Papua.
“Kami memilih Kabupaten Jayapura karena kabupaten ini menjadi hub transportasi yang terintegrasi di Provinsi Papua. Pembahasan pada pertemuan ini berfokus pada sistem transportasi yang terintegrasi,” ujar Henock.
Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku mengatakan transportasi merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan Papua. Kabupaten Jayapura, kata dia, memiliki posisi strategis karena menjadi simpul pergerakan orang dan barang.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konektivitas untuk mendukung terciptanya sistem transportasi nasional yang lebih terintegrasi.
“RUU Konektivitas ini akan membahas sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah. Nanti akan diatur agar tidak ada monopoli harga tiket pesawat pada jalur penerbangan tertentu,” kata Badikenita.
Menurut Badikenita, transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas manusia, tetapi juga memiliki peran penting dalam distribusi barang, pemenuhan kebutuhan pokok, dan kelancaran logistik masyarakat.
Dari sisi pemerintah, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa transportasi menjadi salah satu penggerak pembangunan daerah karena menyediakan konektivitas untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, seperti industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata.
Kementerian Perhubungan juga memaparkan tiga strategi utama dalam meningkatkan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Strategi tersebut mencakup penguatan konektivitas antarpulau secara nasional dan global, peningkatan efisiensi konektivitas multimoda antara simpul transportasi dan wilayah hinterland, serta pengembangan angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan.
Pada sektor jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan Deni menyampaikan sejumlah koridor prioritas yang saat ini ditangani pemerintah, termasuk Trans Papua Segmen VII Jayapura–Mamberamo–Elelim–Wamena serta sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jayapura.
Menurut Deni, pembangunan sebagian ruas Trans Papua Segmen VII menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, masih terdapat 20 jembatan semipermanen pada segmen tersebut.
Sementara dari sektor transportasi udara, perwakilan InJourney Airports menyampaikan bahwa Bandara Sentani merupakan salah satu simpul utama penerbangan di Papua. Bandara tersebut juga melayani penerbangan perintis ke 18 wilayah kabupaten.
Pengelola Bandara Sentani turut memberikan berbagai insentif kepada maskapai sebagai upaya mendorong pembukaan rute baru dan peningkatan frekuensi penerbangan.
Pada sektor transportasi laut, PT Pelindo menyampaikan sejumlah tantangan dalam pengembangan konektivitas pelabuhan di Jayapura. Tantangan tersebut antara lain pembangunan ekosistem transportasi laut yang terintegrasi, pengembangan pelabuhan dan dermaga, serta kebutuhan pendanaan dan investasi.
PT Pelni juga memaparkan jaringan angkutan kapal yang menghubungkan Papua dengan sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar hingga Jayapura. Saat ini terdapat delapan kapal penumpang dengan trayek reguler yang singgah di wilayah Papua.
Dari aspek pertanahan, perwakilan Kementerian ATR/BPN Papua menyampaikan hingga 2026 lahan Bandara Sentani yang telah disertifikatkan mencapai 144 hektare. Sementara lahan Pelabuhan Depapre yang telah disertifikatkan mencapai 14,5 hektare.
Perwakilan TNI turut menekankan pentingnya konektivitas darat untuk membuka akses menuju wilayah pedalaman Papua. Keterbatasan transportasi dinilai turut memengaruhi distribusi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah pedalaman.
Komite II DPD RI menilai berbagai masukan tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan regulasi dan sinergi antarsektor dalam penyelenggaraan transportasi nasional, khususnya di Papua.
Hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan bagi Komite II DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. Masukan tersebut juga akan digunakan dalam penyusunan RUU inisiatif DPD RI tentang Konektivitas.
Komite II DPD RI berharap penguatan konektivitas dapat membuka akses wilayah, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung pemerataan pembangunan di Papua dan wilayah Indonesia lainnya, khususnya kawasan timur Indonesia.
(Robby Bustami)
