SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Mataram, Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menggelar rapat kerja strategis bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kantor Gubernur NTB, guna memperkuat kerja sama luar negeri yang berbasis potensi daerah.
Mengangkat tema “Fasilitasi Potensi Pemerintah Daerah dalam Rangka Penguatan Kerja Sama Luar Negeri”, pertemuan ini menjadi jembatan penting antara potensi lokal NTB dengan peluang global yang terus berkembang.
Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman (Senator Kalimantan Selatan), hadir bersama tiga Wakil Ketua: Darmansyah Husein (Bangka Belitung), Mirah Midadan Fahmid (NTB), dan Lis Tabuni (Papua Tengah). Rombongan disambut hangat oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang mewakili Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
“NTB punya potensi besar untuk mendunia. Kami berharap dukungan DPD RI dapat memperkuat posisi NTB dalam menjalin kerja sama luar negeri dan menarik investasi,”
— Hj. Indah Dhamayanti Putri, Wakil Gubernur NTB
Ia menambahkan bahwa NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8–7,4% dalam periode 2025–2029, serta kontribusi 23,3% terhadap PDB nasional.
Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid, menegaskan bahwa diplomasi daerah harus menjadi langkah strategis, bukan sekadar pelengkap pembangunan.
“Kerja sama luar negeri bukan sekadar simbolik. Ini kebutuhan strategis untuk membuka lapangan kerja, mendorong investasi, dan memperkuat konektivitas global daerah seperti NTB,”
— Gusti Farid Hasan Aman
BKSP DPD RI tengah mempersiapkan agenda besar: Forum Sinergitas Kerja Sama antara DPD RI, perwakilan negara sahabat, dan mitra strategis lainnya, untuk mempromosikan potensi NTB di sektor pariwisata, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, industri halal, kelautan, hingga ekonomi kreatif.
Potensi dan Tantangan NTB
Kepala Bappeda NTB, Iswandi, memaparkan kekuatan NTB di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi. NTB juga berada di jalur ALKI II (Selat Lombok) yang tengah dikembangkan sebagai jalur alternatif perdagangan internasional.
Namun, ia juga menyebut adanya sembilan tantangan utama dalam pengembangan kerja sama luar negeri, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kendala geografis, regulasi yang belum matang, hingga promosi internasional yang masih minim.
“Kegiatan seperti ini memastikan kerja sama luar negeri tidak bersifat sporadis, tapi terencana dan berdampak nyata,”
— Darmansyah Husein, Wakil Ketua BKSP DPD RI“Sejumlah negara seperti Republik Ceko, Turki, Mesir, Singapura, hingga Korea Selatan sudah menunjukkan minat untuk menjalin kerja sama dengan daerah berpotensi seperti NTB,”
— Mirah Midadan Fahmid, Wakil Ketua BKSP DPD RI
###Komitmen untuk Sinergi Global
BKSP DPD RI menegaskan komitmennya sebagai penghubung strategis antara daerah dan dunia internasional. Diplomasi daerah bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Rapat kerja ditutup dengan sesi pertukaran cinderamata dan foto bersama, sebagai simbol semangat sinergi antara parlemen dan pemerintah daerah dalam mewujudkan NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur dan mendunia.
(Anton)
