SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendorong penggunaan skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan di daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembahasan dan pengesahan APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disetujui DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026).
Dalam APBN 2027, belanja negara ditetapkan sekitar Rp4.106,2 triliun. Sementara alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp735 triliun. Pemerintah menyebut kebijakan fiskal 2027 tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan, keterbatasan kapasitas APBN tidak boleh menjadi hambatan bagi pembangunan daerah. Menurutnya, diperlukan alternatif pembiayaan yang tetap memperhatikan kemampuan fiskal nasional.
“Kami memahami APBN memiliki keterbatasan, terutama di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global, namun pembangunan di daerah tidak boleh sampai terhambat,” ujar Budi.
Ia mengatakan Fraksi Partai Gerindra mendorong solusi pembiayaan daerah melalui instrumen yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh akses pembiayaan dari operator investasi pemerintah pusat.
“Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra melahirkan solusi pembiayaan inovatif daerah dalam UU APBN 2027 yang memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan pembiayaan dari operator investasi pemerintah pusat. Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah akan memiliki akses pembiayaan untuk berbagai program pembangunan strategis tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional,” katanya.
Menurut Budi, fleksibilitas pembiayaan menjadi penting bagi daerah untuk menjalankan program pembangunan strategis, terutama ketika kebutuhan pembangunan tidak seluruhnya dapat ditopang melalui transfer dari pemerintah pusat.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Budi juga menyoroti pentingnya dukungan fiskal bagi daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
“Daerah-daerah di Indonesia seperti Kalimantan Timur memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Sebagai wakil rakyat dari Kaltim, saya berkewajiban dan akan terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah agar dapat terakomodasi dengan optimal,” ujarnya.
Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR juga menempatkan penguatan pembangunan daerah sebagai salah satu bagian dari kebijakan fiskal. Alokasi TKD sebesar Rp735 triliun diarahkan antara lain untuk memperkuat kualitas belanja daerah dan mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Budi turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat fundamental APBN, terutama dari sisi penerimaan negara. Ia menyoroti target rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) yang diproyeksikan mencapai sekitar 10,38 persen pada 2027.
“Peningkatan tax ratio merupakan fondasi penting bagi APBN agar kapasitas pembiayaan berbagai program di pusat dan daerah, yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dapat terus ditingkatkan,” kata Budi.
Ia menambahkan, Fraksi Partai Gerindra akan mengawal upaya peningkatan penerimaan negara agar berjalan optimal dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha.
“Fraksi Partai Gerindra akan terus mengawal agar agenda peningkatan penerimaan pajak negara dapat berjalan dengan optimal, serta dilakukan tanpa menambah beban pajak masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya.
Pengesahan APBN 2027 menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun mendatang. Pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap PDB dengan pembiayaan yang diarahkan secara terukur dan inovatif.
(Rizki Fadillah)
