SUARAINDONEWS. COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa penambahan anggaran riset 2027 menjadi sekitar Rp6 triliun tidak otomatis memperbaiki ekosistem riset nasional.
Menurutnya, efektivitas pemanfaatan dana harus diukur dari keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan nasional, bukan dari besarnya nominal.
“Kenaikan anggaran riset hanya bermakna jika ada ukuran jelas: berapa yang terserap industri, berapa yang berujung pada produk atau kebijakan, dan bagaimana dampaknya pada daya saing bangsa. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus riset yang berhenti di laporan,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/11).
Pernyataan ini merespons rencana Kemendiktisaintek yang menyiapkan anggaran riset sekitar Rp6 triliun untuk 2027. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek, Fauzan Adziman, menyampaikan bahwa anggaran tersebut berasal dari APBN sekitar Rp3 triliun dan hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian LPDP sebesar Rp1,3 triliun–Rp1,4 triliun, di luar anggaran BRIN.
Pemerintah juga menyiapkan lebih dari 30 program riset bersama BRIN, dengan nilai hibah individu hingga Rp2 miliar dan konsorsium hingga Rp5 miliar.
Rerie menyoroti struktur pendanaan riset nasional yang belum berubah. Belanja riset dan pengembangan Indonesia tercatat sekitar 0,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global dan tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Yang lebih mendasar, sumber pendanaan masih didominasi pemerintah, sekitar 80%, sementara kontribusi industri di bawah 20%. Di negara maju, industri justru menanggung 60%–70% belanja riset.
Menurut Rerie, ketimpangan ini menandakan agenda riset berisiko tidak tersambung dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha.
“Kalau industri tidak ikut menanggung dan tidak memakai hasilnya, riset kita akan terus berputar di lingkaran yang sama: publikasi bertambah, tetapi produk dan lapangan kerja tidak tumbuh sepadan,” kata anggota Komisi X DPR RI ini.
Rerie menekankan bahwa anggaran 2027 harus dievaluasi dengan sejumlah tolok ukur yang dapat diaudit.
Sebagai contoh, tambah dia, apakah proporsi pendanaan dari industri meningkat signifikan sehingga tidak lagi bergantung pada APBN dan dana abadi. Selain itu, apakah proyek yang didanai terhubung langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, khususnya target indeks modal manusia 0,73, kemiskinan 0,5%–0,8%, dan penurunan intensitas emisi menuju net zero emission.
Terpenting, apakah tingkat konversi komersialisasi memiliki indikator kuantitatif yang terbuka untuk publik, bukan sekadar jumlah publikasi ilmiah.
“Laporan tahunan anggaran riset yang memuat angka konversi industri dan capaian target pembangunan harus disampaikan secara terbuka. Publik berhak tahu apakah Rp6 triliun itu benar-benar menjadi nilai tambah atau hanya menjadi beban anggaran,” ujar Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai arah kebijakan Kemendiktisaintek yang mulai mendorong riset berbasis tantangan dan hilirisasi sudah tepat.
Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, perluasan skema hibah hingga miliaran rupiah per proposal berisiko menghasilkan output yang tidak terpakai.
“Anggaran riset harus diarahkan ke sektor hilirisasi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah domestik. Jika tidak, kenaikan nominal hanya akan terdilusi dan tidak berdampak pada pembangunan,” tegasnya.
Rerie juga mendorong pemerintah memperluas skema co-funding dengan industri, seperti yang telah diterapkan Kemendiktisaintek dengan kewajiban kontribusi perusahaan sebesar 15%. Menurutnya, skema itu perlu diperluas dan dijadikan syarat bagi program riset strategis yang dananya bersumber dari dana abadi.
“Riset yang baik bukan yang paling mahal, tetapi yang paling jelas untuk siapa dan untuk apa. Itu ukuran yang harus kita pegang menuju 2045,” pungkas Rerie.***
