SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Klaster Pendidikan dicabut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). Ini semua untuk memastikan bahwa semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang mengubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran tidak melenceng dari hakikat pendidikan dalam konstitusi kita, jelas Evi Zainal Abidin, Senator Jawa Timur.
Kesepakatan bersama ini adalah kemenangan bagi dunia pendidikan nasional, imbuhnya.
Evi pun menambahkan bahwa dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat 3 menyebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Namun pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan dan membentuk ahklak bangsa dengan membangun lembaga pendidikan masih mendominasi. Itu sebab, Pemerintah berkewajiban menjamin eksistensi partisipasi masyarakat di dunia pendidikan nasional tersebut.
“Maka sangat jelas tugas negara untuk mencerdaskan dan membangun akhlak bangsa melalui pendidikan tidak boleh menempatkan faktor-faktor determinan lain atas pendidikan seperti faktor investasi apalagi komoditas ekonomi”, jelas Evi.
Dicabutnya klaster Pendidikan dari pembahasan RUU Omnibuslaw ini telah menepis segala kegundahan akan datangnya masa komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU tersebut.(tjo)
