SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menegaskan pentingnya menjadikan kesejahteraan sosial sebagai program prioritas nasional. Seruan tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-5 yang digelar di Aula Gedung DNIKS, Jalan Tanah Abang Timur No. 15, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Forum nasional ini mengangkat tema “Strategi Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Prasejahtera, Lansia, dan Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas”, serta dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamudin dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi.
Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie yang akrab disapa Gus Choi menyampaikan bahwa konferensi ini menjadi wadah untuk menghimpun gagasan dari berbagai kalangan guna memperkuat kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia.
“Tujuan konferensi ini adalah menghimpun pemikiran dari berbagai kalangan untuk kita sumbangkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial maupun kementerian lainnya sesuai dengan fungsi DNIKS,” ujar Gus Choi dalam sambutannya.
Menurutnya, DNIKS sebagai organisasi sosial memiliki peran penting sebagai jembatan antara akademisi, pemikir, dan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kebijakan sosial pemerintah. Selain itu, DNIKS juga berperan memberi masukan, kritik, serta kontrol agar setiap kebijakan negara berjalan sesuai amanat konstitusi dan regulasi yang berlaku.
“Undang-undang yang sudah diputuskan oleh DPD dan DPR RI harus dilaksanakan oleh negara dan dijalankan oleh pemerintah,” tegasnya.
Melalui forum ini, DNIKS berharap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat berperan aktif mendorong pemerintah untuk menempatkan kesejahteraan sosial sebagai program utama, terutama dalam pemenuhan hak-hak kelompok rentan seperti masyarakat prasejahtera, lansia, dan penyandang disabilitas.
“DPD diharapkan mendorong pemerintah agar benar-benar memprioritaskan kesejahteraan sosial, termasuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” lanjutnya.
Selain itu, DNIKS juga mendorong pemerintah daerah melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia untuk menjadikan isu prasejahtera, disabilitas, dan lansia sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.
Menurut Gus Choi, komitmen kepala daerah sangat penting agar program kesejahteraan sosial tidak sekadar menjadi wacana, melainkan hadir nyata dalam kebijakan dan program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Di daerah-daerah, kepala daerah harus menjadikan program untuk masyarakat prasejahtera, disabilitas, dan lansia sebagai prioritas,” pungkasnya.
(Anton)
