Menteri PU Dody Hanggodo bersama Gubernur Banten Andra Soni dan jajaran pemerintah daerah meninjau langsung kondisi Kali Angke dengan menyusuri sungai menggunakan perahu karet sepanjang sekitar 3,5 kilometer pada Jumat (30/10/2026).
Peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lapangan sekaligus memastikan penanganan banjir tidak hanya berfokus pada normalisasi atau pengerukan sungai, tetapi juga mencakup persoalan penyempitan alur sungai yang berpotensi mengurangi kapasitas tampung dan aliran air.
Menteri Dody mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan langsung, terdapat dua persoalan utama di Kali Angke yang perlu segera ditangani, yakni pendangkalan dan penyempitan sungai. Pendangkalan terjadi akibat sedimentasi, sementara penyempitan antara lain dipengaruhi penumpukan sampah dan material yang mengurangi lebar alur sungai.
“Saya hari ini ingin melihat dengan mata kepala sendiri masalahnya apa. Dari hasil peninjauan, ada dua hal yang harus kita bereskan. Pertama, pendangkalan yang perlu ditangani melalui pendalaman atau normalisasi sungai. Kedua, penyempitan yang juga harus kita atasi dengan mengembalikan lebar sungai kepada kapasitas semula,” kata Menteri Dody.
Menurut Menteri Dody, penanganan kedua persoalan tersebut harus dilakukan secara bersamaan agar upaya pengendalian banjir dapat memberikan hasil optimal. Normalisasi tanpa diikuti penanganan penyempitan dikhawatirkan tidak mampu menjaga kapasitas aliran sungai dalam jangka panjang.
“Jangan hanya pendalamannya saja yang dikerjakan, tetapi penyempitannya juga harus dibereskan. Kalau tidak, sungainya akan semakin sempit. Sebesar apa pun tanggul atau sheet pile yang kita bangun, kalau kapasitas sungainya terus berkurang, persoalan banjir tidak akan selesai,” tegas Menteri Dody.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk normalisasi sungai dengan dukungan alat berat. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PU dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan titik-titik rawan banjir.
“Permasalahan Kali Angke ini berdampak terhadap banjir di Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga wilayah Jakarta. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama. Pemerintah Provinsi Banten juga telah menurunkan alat untuk normalisasi, sementara pemerintah daerah terus berproses dalam pembebasan lahan agar pekerjaan fisik dapat dilaksanakan,” kata Andra Soni.
Menurut Andra Soni, terdapat sekitar 600 meter lahan yang telah dibebaskan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pekerjaan infrastruktur pengendali banjir. Selanjutnya, pembangunan fisik akan dilakukan secara bertahap sesuai kewenangan dan hasil koordinasi bersama.
Melalui peninjauan langsung dan koordinasi lintas pemerintahan ini, Kementerian PU mendorong penanganan Kali Angke secara terpadu, mulai dari normalisasi dan pelebaran sungai, perbaikan tanggul dan sheet pile, hingga evaluasi bangunan air yang memengaruhi aliran sungai. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran Kali Angke sehingga risiko banjir dan dampak kerugian yang dialami masyarakat, khususnya saat musim hujan, dapat dikurangi.
Kementerian PU juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah dan material lain ke badan sungai agar fungsi sungai sebagai saluran aliran air tetap terpelihara.
(Yulianto)
