SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pernah bayangin hidup tanpa bantuan PRT? Bangun pagi, rumah berantakan, anak belum sarapan, kerja telat, dan hidup terasa kayak sinetron dunia tanpa asisten rumah tangga. Nah, ternyata selama ini para pekerja rumah tangga (PRT) jadi penyelamat daily life banyak orang — tapi ironisnya, mereka sendiri belum dapat perlindungan hukum yang layak. Sedih banget gak sih?
Ini disorot tajam oleh Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, dalam Forum Legislasi bertema: “DPR RI Sedang Membahas Pengesahan RUU PPRT: Titik Terang Bagi Pekerja Indonesia.” (Ya semoga beneran terang ya, bukan cuma lampu LED di ruang sidang.)
🗣️ “Bayangin kalau nggak ada PRT, Jakarta bisa lumpuh,” tegas Nurhadi dramatis.
“Mereka tuh nggak cuma bantu bersih-bersih, tapi juga jadi pengganti orang tua buat anak-anak.”“Sayangnya, sampai hari ini mereka masih nggak dilindungi undang-undang. Padahal ini udah diperjuangkan sejak 2004!”
Yup, lo gak salah baca, 2004. Itu tahun waktu Facebook belum ada dan BBM masih jadi aplikasi hits. Tapi RUU PPRT? Masih ‘pending’ di keranjang DPR.
###Kenapa RUU PPRT Harus Cepet-Cepet Disahkan?
Nurhadi spill alasannya kenapa DPR harus buru-buru ngetok palu buat RUU ini:
1. Karena Konstitusi Udah Ngomong Gitu
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tuh udah bilang, tiap warga negara berhak atas pekerjaan & penghidupan yang layak. Tapi nyatanya, PRT masih digantung statusnya.
🗣️ “Hingga hari ini belum ada perlindungan hukum layak bagi PRT, padahal konstitusi kita menjamin itu,” lanjut Nurhadi.
2. Banyak yang Disiksa, Tapi Nggak Ada yang Bela
Data dari Jala PRT: 3.300+ kasus kekerasan terhadap PRT. Dari nggak digaji, nggak dikasih jaminan sosial, sampai diperlakukan kayak budak.
🗣️ “Miris, di tengah program jaminan sosial nasional, para PRT justru tak mendapatkannya,” katanya.
3. Mereka Banyak Banget, Bro!
Data 2024: ada 4,2 juta PRT di Indonesia. Mereka bukan cuma kerja, tapi jadi tulang punggung ekonomi keluarga.
🗣️ “Mereka ninggalin anak, suami, demi bantu keluarga lain. Tapi negara belum hadir buat mereka,” Nurhadi nambahin.
###Fraksi NasDem Udah Gaspol, Tapi Gak Bisa Sendiri
Nurhadi bilang, partainya udah ngasih mandat dari ketua umum Surya Paloh untuk dorong RUU ini.
🗣️ “Perlindungan hukum untuk PRT bukan cuma isu ketenagakerjaan, ini soal kemanusiaan!”
Tapi ya, politik kan nggak bisa jalan sendiri. Harus ada sinergi sama komisi lain, pemerintah, dan fraksi-fraksi yang (semoga) gak sibuk debat TikTok.
🗣️ “Kami nggak bisa sendiri. Harus ada kolaborasi biar RUU ini disahkan 2025,” tegasnya.
💬 Ari Jala PRT: “RUU Ini Udah Kayak Ghosting dari DPR!”
Sementara itu, Ari Ujianto, aktivis dari Jaringan Advokasi PRT (Jala PRT), kasih perspektif yang lebih ngegas.
🗣️ “PRT tuh sering dianggap bukan profesi layak. Padahal, kontribusinya luar biasa! Tapi kok status hukumnya malah kayak ghosting—udah ditungguin dari 2004, nggak dateng-dateng.”
Ari juga bilang, sekarang momennya pas. Baleg, pimpinan DPR, dan pemerintah katanya udah satu suara.
Tapi realitanya:
PRT masih sering kena kekerasan, gajinya dipotong seenaknya, nggak dikasih waktu istirahat, dan malah dianggap “babu” atau “jongos”.
🗣️ “Kita harus ubah cara pandang. Ini bukan soal pembantu, ini soal pekerja profesional yang butuh perlindungan,” ujarnya.
###Negara Harus Hadir, Jangan Cuma Jadi Penonton
Ari ngusulin ide brilian: kasih subsidi gaji PRT, kayak di Singapura yang udah lebih dulu punya sistem pengawasan dan proteksi ketat. Negara harus ikut campur, jangan lepas tangan kayak mantan yang udah move on duluan.
🗣️ “PRT nggak cuma butuh kerja, mereka butuh dihargai. Jangan terus jadi korban sistem,” tutup Ari dengan nada optimis tapi nyentil.
###So… Kapan Disahkan Beneran?
Kalau DPR RI beneran serius, 2025 harus jadi tahun kemenangan PRT. Enough is enough. Undang-undang ini bukan bonus, tapi hak.
RUU PPRT itu bukan sekadar lembaran hukum, tapi cermin dari siapa kita sebagai bangsa.
Apakah kita mau terus menutup mata… atau mulai mengakui: bahwa para PRT-lah yang diam-diam jadi pahlawan di balik pintu rumah kita?
Kalau kamu setuju RUU PPRT harus disahkan tahun ini, suara kamu bisa jadi tekanan publik. Speak up, post, tag wakil rakyatmu.
(Anton)
