SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI bersepakat untuk segera memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) operan atau carry over yang menjadi lingkup tugas Komisi III DPR RI, yakni RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.
Kesepakatan tersebut diperoleh saat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat. Senada dengan Pimpinan Rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir juga mengusulkan agar pembahasan kedua RUU itu dilanjutkan. Sebab, komitmen pembahasan kedua RUU itu menjadi kesimpulan di beberapa kali rapat dengan Kemenkumham.
“Komisi III mendesak Kemenkumhan tindak lanjuti target penyelesaisan legislasi RKUHP dan RUU Pemasyarakatan,” papar Adies di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menambahkan bahwa RKUHP dan RUU Pemasyarakatan merupakan RUU carry over yang harus dilanjutkan pembahasannya pada DPR periode 2019-2024, terlebih lagi, kedua RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
“Kita punya pekerjaan tertunda, RUU PAS dan RKUHP. Nah saya berpendapat ini harus dilanjutkan apalagi dulu ketika di akhir masa sidang ada lobi pimpinan fraksi-fraksi DPR dan Pemerintah yang diwakili Pak Menteri sudah sepakat bahwa ini akan jadi prioritas yang kita lanjutkan. “Karenanya itu, dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2020, tapi ini DPR sudah berjalan sekitar hampir 10 bulan belum jalan,” ujar Arsul.
Lebih lanjut, Arsul mengungkapkan agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan kesepakatan tersebut ke Presiden Joko Widodo. “Sementara Komisi III DPR RI juga akan meneruskan ke Pimpinan DPR RI untuk bersurat ke Presiden, ” katanya
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan bersedia meneruskan pembahasan, namun dia harus melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, dia tidak mungkin mengambil keputusan tanpa meminta arahan Presiden.(AM)
