SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Pakar Hukum Tata Negara Margarito berpendapat upaya sejumlah DPD Golkar menemui Presiden Jokowi itu menunjukkan ketidakberdayaan pasca gonjang ganjing di internal partai tersebut akibat kasus hukum yang dialami Ketua umumnya Setya Novanto.
“DPD I Golkar ramai-ramai mendatangi presiden itu menunjukkan jika partai ini payah. Seharusnya yang didatangi itu Ketua Umum Golkar Setya Novanto,” tegas Margarito Kamis dalam diskusi bertema ‘Kursi Kosong Ketua DPR RI’ di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Seperti diketahui, sejumlah DPD I Golkar diterima Presiden Jokowi di Gedung Induk, Istana Bogor. Setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah DPD, tak lama kemudian datang bakal calon ketua umum Golkar yang juga Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menggunakan mobil dinas berplat RI 23 sekitar pukul 10.42 WIB. Dia juga merapat ke gedung induk.
Pertemuan tidak digelar bersamaan. DPD I lebih dulu bertemu Jokowi hingga pukul 11.30 WIB. Setelah selesai, Airlangga Hartarto masuk menemui Jokowi dan keluar pukul 11.55 WIB. Pertemuan digelar secara tertutup dan tidak dijadwalkan dalam agenda resmi Presiden.
Margarito menegaskan, Presiden Jokowi tidak memiliki kewenangan atas kebijakan dan keputusan di internal Partai Golkar. Namun, kader Golkar seolah memposisikan Jokowi sebagai penentu nasib partai penguasa era orde baru itu. “Agak ajaib, ini persis seperti zaman Orba. Ini ada apa? Minta saja beliau (Presiden Jokowi) sekalian untuk menjadi Ketua umum Golkar,” sindirnya.
Hal lain yang dicermati Margarito adalah permintaaan mundur kepada Setya Novanto sebagai Ketua DPR oleh sejumlah fraksi-fraksi di DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). “MKD itu bekerja tidak berdasarkan pada pidana, tai etika dan moral untuk menjaga marwah DPR RI untuk kepentingan umum. Dimana dalam pasal 81 UU MD3 itu tak sulit untuk memberhentikan Novanto,” ujarnya.
Dengan demikian, MKD harus bekerja. “Bekerjalah MKD dengan jujur untuk menemukan fakta yang lengkap. Kemudian ambil keputusan. Mau diganti atau tidak Novanto, yang penting bekerja sekarang,” pungkasnya.
Di tempat sama, Ketua DPD I Golkar Provinsi NTT Melki Lakalena mengakui ada beragam sikap dari 34 DPD tingkat I Golkar. Ada yang menginginkan secepatnya memilih ketua umum baru melalui Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) seperti yang dilakukan 14 DPD I Golkar yang menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga menemui Presiden Jokowi.
Tetapi, ada pula yang tetap konsisten dengan mengikuti putusan rapat pleno yaitu menunggu selesainya praperadilan terkait status tersangka Setya Novanto yaitu Munaslub akan dilakukan jika Setya Novanto dimenangkan dalam proses praperadilan.
“Tapi, untuk pergantian Ketua DPR RI harus bersabar sampai ada keputusan praperadilan. Kita hormati proses hukum. Sekjen Golkar dan Novanto juga masih aktif komunikasi,” tegas Melki.
Sementara itu Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto berpendapat kasus hukum Setya Novanto telah membuat citra DPR makin buruk di masyarakat. Karena itu sebaiknya Setya Novanto mundur secara sukarela.
“Mau menang atau kalah di praperadilan, sebaiknya Novanto tak usah lagi menjadi Ketua DPR RI, dan lebih baik fokus ngurus Golkar dan jadi bos di Golkar,” ujarnya.(Bams/EK)
