SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD menggelar rapat penting bersama berbagai kementerian terkait untuk membahas pokok-pokok permasalahan yang muncul dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua BULD DPD, Abdul Hamid, Ketua BULD DPD, Stefanus BAN Liow, serta Wakil Ketua BULD DPD, Agitha Nurfianti dan Marthin Billa. Rapat yang berlangsung di Jakarta tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat dari kementerian terkait.
Pentingnya Kolaborasi Antar Kementerian
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dari Kementerian PPN/Bappenas turut hadir untuk memberikan pandangan serta masukan terkait pengelolaan pemerintahan desa.
Abdul Hamid, Wakil Ketua BULD, menyampaikan pentingnya sinergi antara lembaga negara dalam membahas permasalahan yang ada. “Penting bagi kita semua untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Ini adalah salah satu langkah strategis untuk menciptakan desa yang lebih maju dan mandiri,” ujarnya.
Stefanus BAN Liow, Ketua BULD DPD, juga menekankan bahwa evaluasi terhadap Ranperda dan Perda mengenai pemerintahan desa sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” katanya.
Upaya Peningkatan Kinerja Desa
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, menambahkan bahwa pembangunan desa harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. “Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap dapat memberikan dukungan penuh bagi pemerintahan desa yang lebih baik,” tegasnya.
Membangun Masa Depan Desa yang Lebih Baik
Rapat ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan efisien. Ke depan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat membantu mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Diskusi yang terjadi dalam rapat ini menunjukkan komitmen kuat dari semua pihak untuk bekerja sama demi memajukan desa sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.
(Anton)
