SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Idrus Marham, Ketua Umum Partai Golkar, mengungkapkan bahwa rencana Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, untuk menertibkan distribusi solar subsidi merupakan respon terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden dalam menata permasalahan yang ada di masyarakat.
Idrus Marham menjelaskan, bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya Presiden Prabowo dalam mengatur dan menata berbagai sektor demi memenuhi kebutuhan rakyat. “Dalam rangka untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden RI Prabowo untuk melakukan penataan di segala bidang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” kata Idrus dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Langkah Selanjutnya: Penataan BBM Subsidi
Bahlil Lahadalia, setelah berhasil menata distribusi gas melon, kini berencana melanjutkan upayanya dengan penataan bahan bakar minyak (BBM), terutama solar subsidi. Menurut Idrus, Bahlil telah menyusun kebijakan yang akan memperbaiki distribusi solar subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Bung Bahlil Lahadalia di samping sebagai Menteri ESDM, telah mengambil kebijakan bahwa setelah mengatur, menata pendistribusian gas melon, ini akan dilanjutkan dengan penataan tentang BBM utamanya dengan solar,” lanjut Idrus.
Reaksi Masyarakat dan Tantangan
Meski kebijakan ini diprediksi akan menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat, Idrus mengungkapkan bahwa Bahlil siap menghadapi segala risiko yang ada. “Apapun risikonya akan dihadapi. Ya itu Pak Bahlil sudah seperti kita itu mengambil alih tanggung jawab, tidak melempar kepada yang lain,” ucap Idrus.
Pengalaman Menangani Masalah Gas LPG 3 Kg
Idrus mengingatkan, bahwa Bahlil sebelumnya sudah menunjukkan komitmennya dalam menangani masalah yang terkait dengan distribusi gas LPG 3 kg. Menurut Idrus, Bahlil telah turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berhasil mengatasinya. Ini menunjukkan bahwa Bahlil Lahadalia tidak hanya sekadar membuat kebijakan, tetapi juga terjun langsung untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan efektif.
Langkah penertiban distribusi solar subsidi diharapkan bisa mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan solar subsidi, sehingga distribusinya bisa lebih merata dan efisien.
(Anton)
