SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, dokumen usulan tersebut ditandatangani anggota dari seluruh delapan fraksi di DPR. Jumlah itu telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Berdasarkan data yang disampaikan pimpinan DPR, Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Partai Demokrat masing-masing 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, serta Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota. Sementara PAN diwakili satu anggota.
Dengan demikian, total 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyatakan dukungan terhadap pengajuan HMP tersebut.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR menerima dokumen usulan berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR.
Selanjutnya, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR. Agenda pembahasannya direncanakan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus), sebelum dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat ini berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, terutama persoalan dokumen pendidikan dan sejumlah putusan lembaga peradilan yang menjadi perhatian para pengusul.
Para pengusul menilai terdapat persoalan hukum yang perlu ditindaklanjuti DPR, termasuk dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Argumentasi tersebut menjadi dasar mereka mendorong penggunaan hak konstitusional DPR.
Dalam UU MD3, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan presiden dan/atau wakil presiden.
Meski demikian, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR tidak serta-merta membuat Gibran dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya. Proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden memiliki tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Apabila DPR memutuskan melanjutkan pendapatnya, proses berikutnya harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK membenarkan pendapat DPR, perkara dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Perkembangan pengajuan HMP ini berlangsung bersamaan dengan kabar mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan, Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, hingga Rabu (11/11/2026), belum ada pengumuman resmi bahwa pengunduran diri Gibran telah diajukan secara formal dan diterima Presiden. Karena itu, Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Pengajuan HMP dan kabar niat mundur Gibran menjadi dua perkembangan politik yang berjalan beriringan. Meski demikian, keduanya merupakan proses berbeda dan masing-masing memiliki mekanisme hukum serta ketentuan konstitusional.
Perhatian publik kini tertuju pada rapat Bamus dan paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026), untuk melihat bagaimana usulan 120 anggota dari delapan fraksi tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif.
(Riana P)
