SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh perbankan meningkatkan pengawasan transaksi nasabah selama 24 jam menyusul meningkatnya ancaman kejahatan siber dan penipuan keuangan. Perhatian khusus diberikan terhadap transaksi pada waktu tidak biasa, terutama larut malam dan saat libur panjang.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pola kejahatan perbankan belakangan menunjukkan pelaku kerap memanfaatkan waktu ketika pengawasan transaksi tidak seketat jam operasional normal.
“Kebanyakan fraud yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan pada jam-jam yang aneh, yaitu jam yang sangat malam dan pada masa libur panjang. Ini yang kami minta perhatian khusus dari bank,” ujar Dian dalam acara CNBC Indonesia Digital Bank Forum, Selasa (10/11/2026).
Menurut Dian, perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Namun, teknologi yang sama juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan aksi penipuan dengan modus semakin canggih.
Karena itu, OJK meminta perbankan memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko agar transaksi mencurigakan dapat terdeteksi lebih cepat.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah penyempurnaan fraud detection system (FDS). Bank diminta terus memperbarui sistem pendeteksi penipuan, termasuk menyempurnakan parameter yang digunakan untuk mengenali aktivitas transaksi tidak wajar.
OJK juga meminta bank memperkuat penerapan know your customer (KYC) melalui pemutakhiran profil nasabah. Langkah ini diperlukan agar bank dapat mengenali karakteristik dan pola transaksi setiap nasabah serta mendeteksi perubahan aktivitas yang berpotensi mencurigakan.
Selain itu, bank diminta melakukan evaluasi berkala terhadap profil dan batas transaksi atau limit nasabah. Evaluasi tersebut mencakup kewajaran nilai transaksi, pola penggunaan rekening, serta kemungkinan penerapan pembatasan lebih ketat pada akhir pekan dan hari libur.
Pengawasan juga harus mencakup pihak ketiga atau vendor yang terhubung dengan sistem perbankan. Bank diminta memperketat manajemen risiko vendor, meningkatkan kemampuan penanganan insiden siber, serta menyelenggarakan pelatihan keamanan secara rutin bagi pegawai.
OJK Minta Transaksi Anomali Dihentikan Sementara
Untuk memperkuat pencegahan, OJK telah beberapa kali mengirimkan surat pembinaan kepada direksi perbankan. Salah satu arahan penting adalah meminta bank menghentikan sementara transaksi yang menunjukkan indikasi anomali untuk dilakukan klarifikasi sebelum perintah transaksi diproses lebih lanjut.
Sebelumnya, Dian juga menyampaikan bahwa pengawas teknologi informasi perbankan OJK telah berkoordinasi dengan personel IT seluruh bank sejak Jumat (6/11/2026) guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber.
OJK bersama Bank Indonesia (BI) juga telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mengantisipasi kemungkinan insiden yang dapat mengganggu sektor keuangan.
Dalam ketentuan ketahanan digital perbankan, bank juga diwajibkan melakukan pengujian penetrasi atau penetration testing, simulasi serangan siber, serta audit teknologi informasi secara berkala.
Jutaan Serangan Siber Terdeteksi
Ancaman terhadap sektor keuangan juga terlihat dari data pemantauan FortiGuard Labs. Berdasarkan dashboard yang diakses pada Senin (9/11/2026) pukul 15.02 WIB, tercatat sekitar 1,9 juta serangan siber berhasil diblokir dalam 24 jam.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbanyak dengan sekitar 999 ribu aktivitas serangan. Sektor teknologi berada di posisi berikutnya dengan sekitar 421 ribu, disusul sektor pemerintahan sekitar 101 ribu.
Meski demikian, angka tersebut merupakan aktivitas serangan yang terdeteksi dan berhasil diblokir, bukan jumlah rekening nasabah yang telah dibobol atau transaksi yang berhasil dicuri pelaku.
OJK mengimbau masyarakat tetap tenang dan dapat melakukan transaksi perbankan seperti biasa dengan mengikuti protokol keamanan rekening masing-masing bank.
Nasabah juga diminta hanya menggunakan saluran komunikasi resmi perbankan serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.
Masyarakat diingatkan untuk menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, dan kode OTP, tidak mengeklik tautan mencurigakan, serta segera menghubungi bank apabila menemukan transaksi yang tidak dikenal.
Langkah penguatan tersebut diharapkan dapat memperkecil peluang kejahatan digital sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan di tengah semakin berkembangnya transaksi keuangan elektronik.
(Agus Marwan)
