SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja negara sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, dalam upaya tersebut, pemerintah tidak hanya akan mengoptimalkan peran APBN sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.
“Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable. Jadi beberapa hal, terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas, diarahkan untuk APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” jelas Ferry dalam konferensi pers, Rabu (19/8).
Ia menjelaskan, dalam RAPBN 2027, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat 3,9 persen dari outlook APBN 2026 sebesar Rp3.942,5 triliun.
Melalui anggaran tersebut, ia mengatakan pemerintah akan fokus pada pelaksanaan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), seperti yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8).
Kedelapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, belanja pemerintah, lanjut dia, juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta menjaga daya beli masyarakat.
Komitmen itu tercermin dari rencana pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun, atau sekitar 20,03 persen dari rencana anggaran pemerintah dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk berbagai program seperti KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga renovasi sekolah dan madrasah.
Di samping itu, pemerintah juga akan mengalokasikan Rp549,9 triliun untuk kebijakan perlindungan sosial (perlinsos), yang di antaranya mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, serta atensi sosial dan penanganan bencana.
Alokasi tersebut, ujar Ferry, sejalan dengan fungsi APBN yang tidak hanya berperan sebagai agen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai shock absorber atas tekanan eksternal serta instrumen perlindungan bagi warga rentan.
“Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat,” jelasnya.
Di samping itu, ia juga berharap seluruh belanja tersebut nantinya dapat tercermin dalam perbaikan indikator makroekonomi, khususnya yang menyangkut kesejahteraan.
Ferry mengatakan, dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 6-6,5 persen, rasio gini berada di kisaran 0,362-0,367, dan tingkat kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen.
“Kami juga berharap tingkat pengangguran terbuka menurun, indeks modal manusia meningkat, indeks kesejahteraan petani, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat,” imbuh dia.
Kemudian, ia juga mengatakan bahwa pertumbuhan belanja tersebut tentunya disertai dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kesehatan fiskal.
Adapun dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit fiskal sebesar Rp671,2 triliun, atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut diharapkan lebih rendah dari outlook APBN 2026, yakni 2,85 persen terhadap PDB.
Untuk menutup defisit tersebut, Ferry menegaskan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pembiayaan anggaran secara hati-hati dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal, diversifikasi sumber pembiayaan, serta pengelolaan utang yang berkelanjutan.
“Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengeluaran utang yang hati-hati,” katanya.
(Robby Bustami)
