SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan sebuah negara menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden.
Dalam sejarah politik dunia, kekosongan jabatan wakil presiden bukanlah hal baru. Sejumlah negara pernah mengalaminya karena wakil presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau naik menjadi presiden setelah kepala negara berhenti maupun meninggal.
Amerika Serikat (AS), Brasil, Filipina, Argentina, Bolivia, Peru, dan Indonesia termasuk negara yang pernah mengalami situasi tersebut. Lamanya kekosongan jabatan berbeda-beda, bergantung pada konstitusi, mekanisme suksesi, serta kondisi politik masing-masing negara.
Isu ini kembali menjadi perhatian setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Presiden juga meminta agar Gibran menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Hingga Rabu (11/11/2026), belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah mengundurkan diri atau bahwa pengunduran dirinya telah diterima. Gibran juga masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Berikut tujuh negara yang pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden selama masa pemerintahan.
1. Amerika Serikat
Amerika Serikat memiliki sejarah panjang kekosongan jabatan wakil presiden. Sebelum Amandemen ke-25 Konstitusi AS diratifikasi pada 1967, jabatan tersebut tidak dapat langsung diisi apabila wakil presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau naik menjadi presiden.
Beberapa presiden yang pernah menjalankan sisa masa jabatan tanpa wakil presiden antara lain John Tyler (1841–1845), Millard Fillmore (1850–1853), Andrew Johnson (1865–1869), dan Chester A. Arthur (1881–1885).
Keempatnya naik menjadi presiden setelah pendahulunya meninggal dunia. Namun, posisi wakil presiden yang ditinggalkan tetap kosong hingga masa jabatan berakhir.
Catatan sejarah Senat AS menunjukkan, sebelum Amandemen ke-25 diberlakukan, kekosongan jabatan wakil presiden telah terjadi sebanyak 16 kali.
Amandemen tersebut kemudian memberikan mekanisme pengisian jabatan melalui penunjukan calon wakil presiden oleh presiden. Calon tersebut harus memperoleh persetujuan mayoritas di kedua kamar Kongres, yakni Senat dan House of Representatives.
2. Brasil
Brasil juga pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden setelah pejabat yang menduduki posisi tersebut naik menjadi presiden.
Floriano Peixoto menjadi presiden pada 1891 setelah Presiden Deodoro da Fonseca mengundurkan diri. Posisi wakil presiden yang ditinggalkannya tidak langsung diisi.
Situasi serupa terjadi ketika Café Filho menggantikan Presiden Getúlio Vargas yang meninggal pada 1954.
Pada 1985, José Sarney mengambil alih jabatan presiden setelah Tancredo Neves meninggal sebelum sempat dilantik. Itamar Franco kemudian menjadi presiden pada 1992 setelah Fernando Collor dimakzulkan.
Pada 2016, Michel Temer juga naik menjadi presiden setelah Dilma Rousseff diberhentikan melalui proses pemakzulan.
Dalam sejumlah pergantian kepemimpinan tersebut, posisi wakil presiden yang ditinggalkan tidak langsung diisi dan tetap kosong selama sisa masa pemerintahan.
3. Filipina
Filipina pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden pada 1957 setelah Presiden Ramon Magsaysay meninggal akibat kecelakaan pesawat pada 17 Maret tahun tersebut.
Carlos P. Garcia yang saat itu menjabat wakil presiden kemudian mengambil alih jabatan presiden.
Peralihan tersebut membuat posisi wakil presiden kosong. Kekosongan berlangsung hingga pemilihan presiden dan wakil presiden pada November 1957.
Dalam pemilihan tersebut, Garcia kembali terpilih sebagai presiden, sedangkan Diosdado Macapagal memenangkan jabatan wakil presiden.
Dengan demikian, Filipina pernah menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden selama beberapa bulan pada 1957.
4. Argentina
Argentina mengalami kekosongan jabatan wakil presiden setelah Carlos Álvarez mengundurkan diri pada 6 Oktober 2000.
Pengunduran diri Álvarez terjadi di tengah konflik politik dengan Presiden Fernando de la Rúa. Perselisihan tersebut berkaitan dengan perombakan kabinet dan persoalan dugaan korupsi yang mengguncang pemerintahan.
Setelah Álvarez mundur, pemerintah tidak langsung menunjuk pengganti. Jabatan wakil presiden tetap kosong hingga De la Rúa mengundurkan diri pada Desember 2001.
Kekosongan tersebut berlangsung lebih dari satu tahun dan terjadi di tengah krisis politik serta ekonomi yang melanda Argentina.
5. Bolivia
Bolivia juga pernah menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden setelah Carlos Mesa mengambil alih jabatan presiden pada Oktober 2003.
Mesa sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Ia naik menjadi presiden setelah Gonzalo Sánchez de Lozada mengundurkan diri di tengah krisis politik dan gelombang demonstrasi.
Setelah Mesa menjadi presiden, jabatan wakil presiden tidak langsung diisi. Kekosongan berlangsung hingga Januari 2006, ketika pemerintahan baru mulai menjalankan masa jabatannya.
Mesa sendiri mengundurkan diri pada Juni 2005 sebelum masa jabatannya berakhir.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana pergantian kepala negara melalui mekanisme suksesi dapat menyebabkan posisi wakil presiden kosong dalam waktu cukup panjang.
6. Peru
Peru pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden di tengah krisis politik pada 2020.
Pada Maret 2018, Martín Vizcarra naik menjadi presiden setelah Pedro Pablo Kuczynski mengundurkan diri. Saat itu, Mercedes Aráoz masih menjabat sebagai wakil presiden kedua.
Aráoz kemudian menyampaikan pengunduran dirinya pada 1 Oktober 2019. Namun, pengunduran tersebut baru disetujui Kongres Peru pada 7 Mei 2020.
Setelah pengunduran diri Aráoz diterima, jabatan wakil presiden menjadi kosong.
Krisis politik kembali memuncak pada November 2020 ketika Kongres memberhentikan Vizcarra. Ketua Kongres Manuel Merino kemudian mengambil alih jabatan presiden melalui mekanisme suksesi konstitusional.
7. Indonesia
Indonesia memiliki pengalaman kekosongan jabatan wakil presiden yang berlangsung sangat lama.
Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956 di tengah perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.
Setelah pengunduran diri Hatta, jabatan wakil presiden tidak langsung diisi. Kekosongan berlangsung hingga 1973, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih menjadi wakil presiden pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Artinya, Indonesia mengalami kekosongan jabatan wakil presiden selama lebih dari 16 tahun.
Selama periode tersebut, pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan presiden tanpa adanya pejabat yang menduduki posisi wakil presiden.
Aturan Pengisian Jabatan Wakil Presiden di Indonesia
Pengalaman sejumlah negara tersebut menunjukkan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis membuat pemerintahan berhenti berjalan. Mekanisme pengisian jabatan dan keberlanjutan pemerintahan bergantung pada aturan konstitusi masing-masing negara.
Di Indonesia, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan konstitusi.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan demikian, apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong, Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional untuk mengisinya.
Namun, situasi tersebut berbeda dengan kondisi saat ini. Gibran baru menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo. Selama belum ada pengunduran diri resmi dan proses konstitusional yang berlaku, Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
(Rizki Fadillah)
