SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kesiapan pemerintah dalam menghadapi mudik Lebaran dan Natal-Tahun Baru (Nataru) yang dianggap sering kali terlambat. Menurutnya, mitigasi kebijakan terkait mudik seharusnya dilakukan jauh-jauh hari agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
“Lebaran atau Nataru ini kan rutin terjadi, tapi setiap tahun kita selalu membahasnya seolah-olah ini hal baru. Pemerintah sering kali telat dalam mitigasi. Misalnya, diskon tiket pesawat baru dirilis satu atau dua minggu sebelum Ramadan, padahal masyarakat sudah membeli tiket jauh-jauh hari,” ujar Yanuar.
Diskon Tiket Pesawat Tidak Tepat Sasaran
Yanuar menyoroti kebijakan diskon tiket pesawat yang dinilai kurang tepat sasaran. Banyak masyarakat yang telah membeli tiket sebelum program diskon diumumkan, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.
“Masyarakat kita itu sudah biasa mempersiapkan mudik jauh-jauh hari. Tapi kalau diskon diumumkan saat tiket sudah dibeli, ya akhirnya banyak yang tidak bisa menikmati fasilitas itu,” tambahnya.
Selain itu, Yanuar juga mempertanyakan transparansi dalam penetapan harga tiket pesawat, terutama setelah pemerintah mengalokasikan subsidi Rp286 miliar untuk diskon tiket mudik Lebaran.
“Kalau pemerintah sudah menggelontorkan Rp286 miliar untuk subsidi tiket, kenapa harga tiket tetap sama seperti hari biasa? Ini harus ditelusuri. Jangan sampai ada permainan dari maskapai yang justru memanfaatkan subsidi ini tanpa benar-benar menurunkan harga tiket,” tegasnya.
Persoalan Jalan Tol dan Standar Pelayanan
Selain transportasi udara, Yanuar juga menyoroti kondisi jalan tol yang menjadi moda transportasi utama saat mudik. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak jalan tol yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), termasuk marka jalan, rambu, jalur darurat, hingga desain jalan yang kurang optimal.
“Kami sudah berbicara dengan KNKT, dan mereka juga mencatat banyak jalan tol yang belum memenuhi SPM. Misalnya, marka jalan yang tidak jelas, rambu yang kurang, hingga kondisi jalan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Ini harus diperbaiki agar tidak menimbulkan korban,” ungkapnya.
Yanuar juga mengusulkan agar diskon tarif jalan tol diberikan secara lebih fleksibel, terutama pada saat puncak arus mudik. Bahkan, ia mengusulkan sistem diskon progresif berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas.
“Kalau sudah melebihi kapasitas tertentu, misalnya mobil ke-1.000 di satu ruas jalan, mereka bisa dapat diskon. Kalau sudah sampai mobil ke-1.500, diskonnya lebih besar, bahkan sampai gratis. Ini akan membantu mengurai kemacetan,” jelasnya.
Perbaikan Sistem Mudik Gratis
Selain itu, Yanuar juga menyoroti program mudik gratis yang masih belum terintegrasi dengan baik. Banyak masyarakat yang mendaftar di beberapa tempat sekaligus karena tidak ada sistem pendaftaran terpusat, sehingga berujung pada banyaknya kursi yang kosong akibat double booking.
“Kita ini negara gotong royong, banyak pihak swasta yang juga menyediakan mudik gratis. Tapi karena tidak ada sistem yang menyatukan semuanya, masyarakat mendaftar di banyak tempat sekaligus. Akhirnya, ada bus kosong karena yang mendaftar sudah dapat tiket dari tempat lain. Ini harus dirapikan,” katanya.
Yanuar menekankan bahwa segala kebijakan yang berkaitan dengan mudik seharusnya dipersiapkan lebih awal, sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Pemerintah diminta untuk lebih transparan dalam memberikan subsidi dan memastikan bahwa setiap layanan transportasi memenuhi standar yang layak.
“Setiap tahun kita menghadapi masalah yang sama. Seharusnya semakin hari, kebijakan mudik ini semakin baik. Saya harap pemerintah lebih serius dalam menyiapkan mitigasi jauh-jauh hari agar tidak terulang masalah yang sama setiap tahunnya,” pungkasnya.
(Anton)
