SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pergantian figur. Lebih dari itu, proses tersebut harus menjadi momentum untuk mengakhiri gesekan politik antarpartai sekaligus menciptakan pemerintahan yang solid, harmonis, dan produktif hingga akhir masa jabatan 2024–2029.
Menurut Idrus, calon pengganti Gibran idealnya berasal dari internal Partai Gerindra atau kalangan nonpartisan. Pilihan tersebut dinilai dapat meminimalkan potensi persaingan di antara partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan,” ujar Idrus.
Ia menjelaskan, apabila posisi wakil presiden diberikan kepada kader partai politik lain di luar Gerindra, bukan tidak mungkin muncul dinamika dan gesekan di antara partai-partai koalisi.
Bahkan, menurut dia, jika calon berasal dari Partai Golkar sekalipun, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan bagi partai pendukung pemerintah lainnya.
“Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan,” kata Idrus.
Ia menyebut sejumlah partai, seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB, sebagai bagian dari kekuatan politik yang juga berpotensi memiliki kepentingan dalam dinamika pengisian jabatan tersebut.
Karena itu, Idrus berpandangan, memilih figur dari internal Gerindra dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kompetisi politik antarpartai pendukung pemerintah.
“Ini hanya diperlukan suatu soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kerja serta efektivitas. Mengurangi gesekan-gesekan partai yang ada,” ujarnya.
Prabowo Diminta Menentukan Pengganti Gibran
Idrus menegaskan, keputusan mengenai sosok pengganti Gibran harus mempertimbangkan persetujuan dan kebutuhan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partai-partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran tentu memiliki kepentingan, tetapi proses pengisian jabatan tersebut harus tetap mengutamakan stabilitas pemerintahan.
Ia juga mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memiliki pandangan bahwa pergantian wakil presiden jangan sampai justru memperpanjang hiruk-pikuk politik di antara partai-partai pendukung pemerintah.
Menurut Idrus, sebagaimana disampaikan Bahlil, pengisian jabatan wakil presiden harus menjadi momentum untuk mengakhiri dinamika politik yang tidak produktif agar pemerintahan dapat menuntaskan periode pertama kepemimpinan Prabowo dengan baik.
“Pak Bahlil mengatakan, kita ini tidak hanya mengganti siapa wapres, tetapi juga harus mengakhiri hiruk-pikuk politik. Sehingga kita bisa menyelesaikan kepemimpinan periode pertama ini dengan sukses, sehingga menjadi eskalator politik mendukung Prabowo periode kedua, 2029–2034,” ujar Idrus, menjelaskan pandangan Ketua Umum Golkar tersebut.
Atas dasar itu, Idrus menilai pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran sebaiknya diserahkan kepada Presiden Prabowo.
“Nah, karena itu kita serahkan saja kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu saja,” kata Idrus menirukan arahan Bahlil.
Ia menegaskan, sosok yang nantinya dipilih tidak semestinya menjadi representasi kepentingan politik tertentu yang justru memicu perdebatan baru di tengah pemerintahan.
“Yang paling pokok lagi adalah dengan persetujuan presiden. Diperlukan suatu harmonisasi, soliditas, dan solidaritas di dalam kabinet supaya masa pemerintahan ini betul-betul produktif,” tutur Idrus.
Sejumlah Nama dari Gerindra Masuk Simulasi
Dalam pembahasan mengenai figur yang berpotensi mengisi jabatan wakil presiden, Idrus menyebut sejumlah nama dari internal Partai Gerindra yang dapat masuk dalam simulasi, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Aris Marsudiyanto.
Meski demikian, Idrus tidak menetapkan satu nama tertentu sebagai calon yang harus dipilih. Ia menegaskan, penyebutan nama-nama tersebut sebatas bagian dari simulasi pembahasan, bukan usulan resmi Partai Golkar.
Menurut Idrus, pengisian jabatan wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029 harus dibedakan dari pembentukan konfigurasi politik untuk pemerintahan berikutnya.
Ia menilai pembahasan mengenai koalisi permanen periode 2029–2034 dapat dilakukan dalam kerangka politik tersendiri, dengan mempertimbangkan hasil dan keberhasilan pemerintahan saat ini.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut diterima langsung oleh pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto juga telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran di Istana Merdeka pada hari yang sama.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Idrus kembali mengingatkan agar proses tersebut tidak memunculkan persaingan politik baru di internal koalisi. Baginya, prioritas utama adalah memastikan pemerintahan Prabowo tetap solid, harmonis, dan mampu menjalankan agenda pembangunan hingga akhir masa jabatan.
(Purwantiningsih)
