SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Masyarakat diminta untuk waspada atas beredarnya ‘tender bodong’ yang mencatut nama sejumlah lembaga negara dan swasta terkait proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum (menggunakan PV) Tahap di Wilayah Sumatera-Kalimantan-Jawa-Bali-NTB-NTT-Sulawesi-Maluku Utara-Papua-Papua Barat.
Adapun nama sejumlah lembaga negara maupun swasta yang dicatut antara lain Kementerian Kordinator Polhukam, Kementerian ESDM, Kementerian Desa, Kementerian BUMN, PT.Wika Industri Energi, PT.LEN Industri, PT.Solar Panel, Lembaga Pengembangan CSR Indonesia dan Gerakan Pengusaha Peduli Nasional.
Tender Bodong bertanggal 1 November 2019 tersebut, turut pula mencantumkan sejumlah zonasi proyek serta nilai proyek dari masing masing zonasi tersebut. Tender Bodong ini telah meresahkan masyarakat serta lembaga lembaga swasta, pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah daerah yang disebutkan dalam tender bodong ini.
Oleh karenanya, Ketua Umum Gerakan Pengusaha Peduli Nasional, Dede Koswara meminta masyarakat maupun lembaga lembaga terkait untuk mewaspadainya (18/11). Apalagi dalam tender bodong itu mencantumkan zona zona wilayah program PJU PV beserta sejumlah nilai proyek yang dicantumkan, otomatis bodong alias ‘tidak dapat dipertanggungjawabkan’.
Bahkan redaksional dari tender bodong ini diduga mirip dengan apa yang tercantum dalam eproc.esdm.go.id/eproc4/lelang/7228109/pengumumanlelang tertanggal 6 April 2018 (copy paste, red). Jadi secara tegas, Gerakan Pengusaha Peduli Nasional, yang namanya juga dicatut, tidak bertanggungjawab atas keberadaan Tender Bodong PJU PV yang telah beredar tersebut, tukas Dede Koswara, yang didampingi pula Sekjen Gappenas, Azhari Djamil.
(tjo; foto dok
