SUARAINIDONEWS.COM, Edinburgh – Parlemen Skotlandia resmi menghapus putusan hukum unik “not proven”, yang selama berabad-abad jadi anomali global dan kerap dituding sebagai penyebab rendahnya tingkat vonis kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual di negara itu.
Dalam sidang penuh perdebatan dengan lebih dari 160 amandemen, RUU Reformasi Korban, Saksi, dan Keadilan disahkan dengan 71 suara mendukung vs 46 menolak.
Apa Itu “Not Proven”?
Putusan ini sudah ada sejak abad ke-18. Juri bisa memilih:
- Guilty (bersalah)
- Not guilty (tidak bersalah)
- Not proven (tidak terbukti)
Hasil “not proven” membebaskan terdakwa, tapi tidak sepenuhnya menyatakan mereka tidak bersalah. Akibatnya, banyak korban merasa suaranya terabaikan.
Data yang Mengejutkan
- Tahun 2022–2023, 61% kasus pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan yang dibebaskan jatuh ke putusan not proven.
- Sebagai perbandingan, angka bebas not proven untuk semua tindak pidana lain hanya 22%.
Kampanye Korban yang Berbuah Hasil
Penghapusan ini disambut hangat oleh Miss M, aktivis yang sejak 2018 memperjuangkan penghapusan putusan tersebut.
“Hari ini kami didengar. Sistem hukum akan lebih adil dan jelas ke depan. Saya lega korban lain tak harus mengalami kepahitan yang sama,” ujarnya.
Reformasi Lebih Luas
Selain menghapus not proven, RUU ini juga:
- Mengubah aturan juri: vonis bersalah kini butuh 2/3 mayoritas, bukan sekadar mayoritas sederhana.
- Mendirikan pengadilan khusus kasus kekerasan seksual.
- Menjamin anonimitas seumur hidup bagi korban pemerkosaan.
- Membentuk komisaris korban dan saksi.
- Hak otomatis pendamping hukum independen untuk korban yang ingin menolak pertanyaan soal riwayat seksual masa lalu.
Menteri Kehakiman Angela Constance menegaskan reformasi ini bertujuan “menempatkan korban dan saksi di pusat sistem peradilan yang modern dan adil.”
Pro-Kontra Masih Panas
Namun, tidak semua setuju.
- Oposisi Konservatif menyebut RUU ini “setengah matang” karena gagal mengakomodasi usulan soal grooming gangs dan kebijakan “no body, no release” untuk kasus pembunuhan.
- Rape Crisis Scotland mendukung penghapusan not proven, tapi khawatir aturan mayoritas juri yang lebih tinggi akan menyulitkan korban memperjuangkan keadilan.
- Law Society of Scotland juga memperingatkan, kombinasi penghapusan not proven dan kenaikan ambang mayoritas bisa justru melemahkan makna vonis bersalah.
Skotlandia akhirnya menutup bab sejarah putusan not proven setelah lebih dari dua abad. Reformasi ini dipandang sebagai kemenangan besar bagi korban kekerasan seksual – meski perdebatan tentang dampaknya pada masa depan sistem peradilan belum akan berhenti.
(Anton)
