SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dimintai tanggapan soal gelombang desakan dari sejumlah partai agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres). Hal ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) ijazah SMA Gibran sebagai syarat pencalonan di Pilpres.
“Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Buntut putusan MA yang menyatakan suket ijazah SMA Gibran tak sah, banyak partai yang mendorong agar mantan Wali Kota Solo tersebut mundur dari jabatannya sebagai wapres. Meski begitu, Puan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait posisi Gibran sehingga Gibran hingga saat ini masih merupakan wakil presiden.
“Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Selain soal desakan agar Gibran mengundurkan diri, saat ini juga muncul dorongan dari sejumlah fraksi di DPR RI agar dewan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Gibran.
Puan menyatakan memang sudah mendapat informasi mengenai hal tersebut. Ia menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usul HMP terkait Gibran usai pembukaan masa sidang DPR hari ini.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” jelas Puan.
“Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” lanjut mantan Menko PMK itu.
Puan menambahkan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia menyebut sejumlah masukan juga telah diterima selama masa reses melalui fraksi maupun anggota.
“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” terang Puan.
Saat dimintai tanggapan mengenai kabar Gibran akan mengundurkan diri, Puan meminta semua pihak untuk menunggu perkembangan selanjutnya.
Isu ini mencuat menyusul adanya kabar Gibran menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, di tengah menguatnya desakan penggunaan HMP di DPR.
“Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” tukas Puan.
(Riana P)
