Kecaman tersebut disampaikan sejumlah pengurus DPP Partai Golkar dalam pertemuan dengan awak media yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.
Golkar menilai tuduhan yang disampaikan Said Didu dan Sri Rajasa tersebut tidak didukung bukti yang dapat diverifikasi dan berpotensi merugikan nama baik partai.
Idrus Marham menegaskan, Partai Golkar tidak menerima tuduhan yang mengaitkan Bahlil Lahadalia dengan dugaan operasi penyadapan.
Menurut Idrus, proses penyelidikan terkait kasus penyadapan masih menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak mendahului proses hukum dengan menyampaikan dugaan yang belum terbukti.
Idrus juga menyebut Bahlil telah memberikan somasi kepada pihak-pihak yang dinilai menyampaikan tuduhan tersebut.
Ia menegaskan, apabila dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam tidak ada tanggapan, Partai Golkar akan mempertimbangkan langkah hukum melalui bidang hukum partai.
“Ini sekali lagi bahwa Partai Golkar itu kan kembali kepada konstitusi, kepada aturan. Ya, karena ini adalah kita negara hukum, kita serahkan kepada proses.”
Sementara itu, sejumlah pengurus DPP Partai Golkar menyatakan keberatan atas pernyataan yang secara spesifik mengaitkan Bahlil dengan dugaan penyadapan.
Mereka meminta pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut menunjukkan bukti dan memberikan klarifikasi kepada publik.
Pengurus Golkar juga menilai penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat memicu spekulasi serta mengganggu konsolidasi internal partai.
Di sisi lain, Golkar menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berkomitmen mengawal program pembangunan pemerintah.
Idrus Marham juga membantah isu yang beredar mengenai rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar. Ia menilai isu tersebut tidak mencerminkan kondisi internal partai dan menyebut dukungan kader terhadap kepemimpinan Bahlil justru semakin kuat.
Partai Golkar menyatakan akan menyerahkan persoalan dugaan penyadapan kepada proses hukum dan meminta semua pihak mengedepankan fakta serta bukti dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.
(Yulianto)
