SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu dan pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra.
Somasi tersebut berkaitan dengan sejumlah pernyataan dan konten yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Melalui somasi bernomor 01/SOM/PP-BAKUMHAM/XI/2026, Golkar memberikan waktu 3×24 jam kepada kedua pihak untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menghapus konten terkait, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Golkar.
Permintaan tersebut disampaikan melalui media elektronik, media cetak, maupun media massa lainnya.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Bakumham DPP Golkar, Muhammad Sattu Pali, mengatakan somasi itu merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia setelah melakukan pembahasan internal dengan pengurus Bakumham.
Menurut Sattu, Bahlil telah memberikan kuasa kepada pengurus pusat Bakumham untuk menangani persoalan hukum terkait konten yang dinilai merugikan nama baik dan kehormatan dirinya.
“Jadi hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” ujar Sattu Pali dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).
Juru Bicara Bakumham Golkar, Derek Loupatty, menjelaskan, konten yang dipermasalahkan antara lain beredar melalui kanal YouTube Madilog Forum Keadilan TV dan iNews.
Sejumlah narasi yang menjadi keberatan Golkar di antaranya menyebut Bahlil terlibat dalam kasus penyadapan Presiden, menghadiri pertemuan dengan sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan perkara tersebut sekitar tiga jam sebelum penangkapan, serta tuduhan mengenai dugaan kriminalisasi dalam proses memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Golkar menilai pernyataan-pernyataan tersebut tidak didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Derek menyebut narasi yang beredar berpotensi membentuk opini publik yang menyudutkan Bahlil dan menyerang kehormatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, penyebaran informasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan kader dan simpatisan Partai Golkar.
Bakumham juga menilai persoalan tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas politik nasional karena menyangkut isu sensitif yang melibatkan pimpinan partai politik dan pemerintahan.
Dalam somasi tersebut, Bakumham mencantumkan sejumlah ketentuan hukum sebagai dasar keberatan, antara lain Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sattu menegaskan, Bakumham merupakan badan resmi di lingkungan DPP Partai Golkar yang bertugas menangani berbagai persoalan hukum yang dihadapi ketua umum, kader, maupun pengurus partai di tingkat daerah.
Golkar menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut apabila Said Didu dan Sri Radjasa tidak memenuhi permintaan dalam somasi tersebut hingga batas waktu yang ditentukan.
(Yulianto)
