SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Semarang, Sebuah langkah besar digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN Tahun Anggaran 2026 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Ini bukan sekadar acara biasa! FGD ini menjadi pertarungan ide yang melibatkan para akademisi, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk membahas kebijakan fiskal yang bakal mengguncang Indonesia di tahun 2026!
Suara Daerah Berkobar di Tengah Tantangan Ekstrem!
Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, dan anggota DPD lainnya, yang tak segan-segan menyuarakan ketidakadilan antara pusat dan daerah. Dalam forum penuh emosi ini, para peserta, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan akademisi Universitas Diponegoro, mendebat ketimpangan kebijakan fiskal yang selama ini menguntungkan pusat, namun mengabaikan kebutuhan daerah.
Tamsil Linrung menegaskan dengan penuh semangat, “Kita tidak bisa terus menerus melihat daerah hanya sebagai objek pembangunan! Daerah harus menjadi subjek yang menentukan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional!” Pernyataan ini seperti api yang menyulut semangat para peserta untuk memperjuangkan keadilan bagi daerah.
Tantangan Mengguncang: Ketimpangan, Kemiskinan, dan Keterbatasan Anggaran!
Ahmad Nawardi, Ketua Komite IV DPD RI, mengungkapkan kenyataan pahit yang dihadapi daerah, yaitu ketidaksesuaian program pusat dengan kebutuhan nyata di lapangan. Keterbatasan fiskal dan kualitas SDM yang rendah menjadi penghambat besar. “Pemerintah pusat harus berhenti memaksakan program yang tidak relevan dengan kondisi daerah! Kita butuh kebijakan yang realistis dan berkelanjutan!” tegas Nawardi.
Jawa Tengah: Potensi Besar, Tantangan Berat!
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, mengungkapkan data mencengangkan! Dengan angka kemiskinan mencapai 9,58%, lebih dari satu juta unit rumah tidak layak huni, dan banyak anak tidak bersekolah, Jawa Tengah butuh perhatian besar dari pemerintah pusat. Namun, di balik tantangan ini, Jawa Tengah memiliki potensi luar biasa sebagai wilayah strategis dengan sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang sangat vital bagi ketahanan pangan nasional.
Akademisi: Asumsi Ekonomi RAPBN 2026 Terlalu Optimis, Harus Realistis!
Kritikan datang keras dari akademisi FEB Undip, Prof. Nugroho SBM dan Prof. F.X. Sugiyanto. Mereka menilai asumsi makroekonomi RAPBN 2026 terlalu ambisius dan tidak realistis. “Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kondisi ketidakpastian global dan lemahnya daya beli domestik hanya akan menggantungkan harapan tanpa dasar yang kuat,” kata mereka dengan tegas.
Bappeda Kabupaten/Kota: “Kebijakan Pusat Membelenggu Daerah!”
Tak ketinggalan, perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota turut berteriak keras soal kebijakan mandatory spending dari pemerintah pusat yang mengikat tangan pemerintah daerah. “Kami tak punya kebebasan dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah! Anggaran kami terkunci!” tegas salah satu perwakilan.
Rekomendasi Mengguncang: DPD RI Sampaikan Terobosan Radikal untuk RKP dan RAPBN 2026!
Dari diskusi yang penuh tensi tinggi ini, muncul sejumlah rekomendasi yang akan mengguncang kebijakan fiskal nasional, antara lain:
- Memperkuat Peran Daerah dalam Perencanaan Nasional! Rekomendasi ini menegaskan bahwa daerah harus menjadi pemimpin dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih adil dan proporsional.
- Permasalahan Pembangunan Daerah yang Tak Teratasi! FGD ini menyoroti kemiskinan ekstrem, ketimpangan infrastruktur, dan rendahnya daya saing SDM yang menjadi masalah utama daerah.
- Sinergi Pusat-Daerah yang Harus Diperkuat! Ketidakharmonisan kebijakan pusat-daerah menghambat kemajuan pembangunan, dan diperlukan koordinasi solid antara pusat dan daerah.
- Proyeksi Ekonomi yang Realistis! Akademisi mendesak adanya perhitungan makroekonomi yang lebih realistis, mempertimbangkan ketidakpastian global yang mengancam perekonomian nasional.
- Jawa Tengah Butuh Dukungan Khusus! Dengan segala potensi dan tantangan besar, Jawa Tengah harus mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk memastikan program strategis nasional berjalan dengan efektif.
FGD Paralel di Sumatera Barat: Suara Daerah yang Menggema di Seluruh Indonesia!
Tidak hanya di Semarang, FGD ini juga diadakan secara paralel di Sumatera Barat, dengan tujuan mendengar langsung aspirasi daerah-daerah lain yang sering merasa terpinggirkan. DPD RI semakin membuktikan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan yang lebih merata dan adil di seluruh Indonesia.
Pesan Kuat: Wujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan!
Dengan rekomendasi yang telah terkumpul, DPD RI akan memperjuangkan agar kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan yang lebih adil dan inklusif dapat terwujud dalam RKP dan RAPBN 2026. Ini adalah momentum bagi daerah untuk bersuara keras, memperjuangkan hak dan kebutuhan mereka, dan memastikan masa depan yang lebih baik dan merata bagi seluruh Indonesia!
(Anton)
