SUARAINDONEWS. COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peringatan Bulan Guru Nasional 2026 tidak boleh berhenti pada apresiasi seremonial. Momentum ini harus menghasilkan peta jalan yang jelas dan realisasi terukur untuk peningkatan kapasitas guru, sebagai prasyarat terwujudnya sistem pendidikan nasional yang mumpuni.
“Bulan Guru harus menerjemahkan apresiasi menjadi kebijakan yang terukur. Kita butuh peta jalan peningkatan kapasitas yang jelas, bukan program yang bersifat sementara,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya, Senin (2/11).
Pernyataan ini merespons peluncuran Bulan Guru Nasional 2026 bertema ‘Guru Hebat, Indonesia Kuat’ oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 30 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan mencakup Pekan Guru Fest pada 2–4 November 2026, webinar dan seminar di daerah, hingga puncak peringatan Hari Guru Nasional pada 26 November 2026.
Rerie menyoroti data yang menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam pemenuhan kualifikasi guru.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per Januari 2026, dari total 2,9 juta guru di Indonesia, sebanyak 137.000 belum memiliki sertifikat pendidik dan sekitar 200.000 belum menyelesaikan pendidikan S1.
“Angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah guru-guru yang setiap hari berdiri di depan kelas, tetapi belum mendapatkan pengakuan profesional dan akses pengembangan yang setara,” kata Anggota Komisi X DPR RI ini.
Pemerintah telah mencatat capaian signifikan pada 2025 dengan lebih dari 800 ribu guru menyelesaikan proses sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru. Namun, Rerie mengingatkan bahwa percepatan sertifikasi harus disertai jaminan bahwa tidak ada guru yang tertinggal, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil dan berstatus non-ASN.
Menurut Rerie, sistem pendidikan yang mumpuni hanya dapat terwujud jika kapasitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran terus ditingkatkan.
Ia menyoroti pelatihan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (PMKKA) yang ditargetkan menjangkau lebih dari 300.000 pendidik dan tenaga kependidikan pada 2026.
“Guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tetapi yang mampu membekali murid dengan kemampuan berpikir kritis dan beradaptasi. Peta jalan peningkatan kapasitas harus memastikan setiap guru memiliki akses setara terhadap pelatihan bermutu, tanpa terkendala status kepegawaian atau lokasi geografis,” tegasnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, pelatihan yang tersedia melalui kanal Ruang GTK dan jalur luring berbasis kelompok kerja merupakan langkah baik.
Namun, Rerie mendorong agar pemerintah menetapkan indikator capaian yang jelas dan evaluasi berkala, sehingga pelatihan tidak berhenti pada partisipasi, melainkan berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas tidak dapat berjalan optimal tanpa perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Regulasi 2026 menetapkan tunjangan profesi bagi guru non-ASN non-inpassing (penyetaraan golongan dan pangkat dengan PNS) sebesar Rp2 juta per bulan. Kebijakan ini dinilainya positif, tetapi perlu dievaluasi agar skema insentif dan jaminan kesejahteraan lainnya benar-benar meringankan beban guru.
“Negara harus hadir memastikan guru memiliki ruang untuk tumbuh profesional. Peta jalan yang dihasilkan dari Bulan Guru Nasional ini harus menjadi dokumen hidup yang dievaluasi secara berkala, bukan laporan seremonial yang berhenti di atas kertas,” pungkas Rerie.
(Yulianto)
