SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Dalam upaya mengatasi tantangan perubahan iklim, Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dipimpin oleh Inosentius Samsul, telah menyelenggarakan Seminar Internasional Perubahan Iklim di Hotel JS Luwansa pada Selasa (7/5/2024). Seminar ini bertujuan untuk menghimpun masukan luas dari berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Dalam seminar tersebut, Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) DPR RI ikut serta dengan menyumbangkan pemikiran melalui serangkaian diskusi dan konsultasi bersama tenaga ahli fraksi, komisi, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan peran penting analis legislatif dan tenaga ahli dalam mengawal langsung proses penyusunan dan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim hingga pengesahannya nantinya.
Adapun dalam rangkaian diskusi tersebut, teridentifikasi tiga isu penting yang perlu diperdalam. Pertama, aspek kelembagaan yang penting untuk diatur secara jelas guna memperkuat kerangka kelembagaan yang mengelola kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Kedua, aspek pembiayaan, yang tidak hanya mencakup sumber pembiayaan dari APBN, tetapi juga mekanisme pembiayaan lainnya seperti bantuan luar negeri, perdagangan karbon, dan pajak karbon. Ketiga, aspek keadilan iklim, yang menekankan perlunya pengelolaan perubahan iklim yang mengedepankan kepentingan nasional Indonesia serta melindungi rakyat dari ancaman bencana dan kerugian akibat perubahan iklim.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama untuk mengatasi perubahan iklim,” ungkap Inosentius Samsul. “Kami mengundang pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, parlemen, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan untuk mendiskusikan tantangan perubahan iklim dan kiat yang telah diupayakan hingga saat ini.”
Seminar internasional ini menjadi momentum bagi para peserta untuk menyumbangkan pemikiran dan ide bagi proses legislasi pengelolaan perubahan iklim yang fokus pada transisi ke paradigma ekonomi hijau serta model tata kelola perubahan iklim lintas sektor yang efektif. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat membawa solusi konkret dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.
(Anton)
