SUARAINDONEWS.COM, Sidoarjo-Secara simbolis Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyerahkan 100 cangkul, masing-masing 50 unit kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dan 50 unit untuk pengguna cangkul di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Upaya ini sebagai realisasi dari komitmen Kementerian Perindustrian, memacu produktivitas IKM sektor alat perkakas pertanian non-mekanik sekaligus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
“Cangkul tersebut produksi PT. Boma Bisma Indra (BBI) di Pasuruan yang menggunakan bahan baku PT. Krakatau Steel (KS). Cangkul yang untuk IKM baru jadi 75 persen, karena untuk dilanjutkan lagi proses produksinya. Sedangkan untuk petani,sudah 100 persen jadi,” kata Menperin pada acara Sosialisasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku dan Alat perkakas Pertanian Dalam Negeri di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (17/4) kemarin.
Penyerahan simbolis ini merupakan sebagian dari total 1.000 buah cangkul yang akan diserahkan kepada IKM dan pengguna. Nantinya produsen cangkul baik skala IKM maupun industri besar segera bisa mendapatkan cangkul yang baru jadi 75 persen dengan logo Turangga dan berbahan baku medium carbon steel di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT. Sarinah.
“Proses selanjutnya pelaku IKM akan meningkatkan nilai tambah cangkul tersebut dengan dicat, ditajamkan, dan ditambah gagang kayu,” jelasnya. Cangkul 75 persen jadi tersebut, akan dijual dengan kisaran harga Rp24.540,- per unit hingga Rp30.540,- per unit, sesuai hasil survei harga pasar yang telah dilakukan keempat BUMN (PT. KS, PT. BBI, PT. Sarinah, dan PT. PPI) di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Untuk memenuhi kebutuhan produksi 50.000 buah cangkul yang 75 persen, PT. BBI telah menggunakan 50 ton lembaran baja karbon SS400 dari PT. KS,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Menperin mengajak seluruh perusahaan BUMN, IKM, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pengguna cangkul seperti petani, pekerja proyek, pekerja tambang, dan sebagainya ikut mendukung keberadaan industri alat perkakas pertanian di dalam negeri, guna mendukung kemajuan perekonomian nasional. “Langkah ini mewujudkan kemandirian industri nasional, tegasnya. Sebab dengan memenuhi kebutuhan dari dalam negeri, selain akan menambah kapasitas produksi dalam negeri, juga bagaimana agar harga produk tersebut bisa bersaing dibanding produk impor dari Tiongkok, yang kerap dijual secara dumping, “jelasnya.
Kemenperin mencatat, produsen alat perkakas pertanian berskala kecil dan menengah ada 12.609 unit usaha, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sentra alat perkakas pertanian yang cukup besar ada di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan sebenarnya kebutuhan cangkul dapat dipenuhi produsen cangkul dalam negeri.
Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Untuk Pembuatan Alat Perkakas Pertanian antara PT. KS, PT. BBI, PT. PPI, dan PT. Sarinah pada tanggal 5 Januari 2017 di Kemenperin, Jakarta. Kesepakatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan alat perkakas pertanian non-mekanik pasar dalam negeri seperti cangkul, dodos, sekop, garu, dan egrek. Kebutuhan cangkul nasional saat ini 10 juta unit per tahun.
“Sesuai data yang kami miliki, kapasitas produksi industri cangkul dalam negeri adalah 14 juta unit per tahun,” ungkap Airlangga. Dirjen IKM Gati Wibawaningsih mengatakan, untuk menginformasikan skema pemenuhan kebutuhan alat perkakas pertanian tersebut kepada IKM, pihaknya akan melakukan acara sosialisasi secara bertahap di beberapa wilayah. “Kami berharap skema ini akan mempermudah IKM mendapatkan bahan baku cangkul berkualitas, sehingga produk cangkul yang dihasilkan IKM memiliki daya saing tinggi, ” paparnya. Dengan adanya kemudahan akses ketersediaan bahan baku yang berkualitas, diharapkan dapat memajukan pelaku dan sektor industri alat perkakas pertanian,” tegasnya. [Nonie]
