SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyampaikan arahan tegas Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12).
Dalam pidatonya, Budi menekankan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang meminta aparat penegak hukum (APH) untuk tegas dalam menangani kasus korupsi, judi online, penyelundupan, dan narkoba.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk jangan ragu-ragu dan harus bertindak tegas dalam pemberantasan korupsi, judi online, penyelundupan, dan narkoba,” ujar Budi Gunawan.
Strategi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi
Sebagai langkah nyata menindaklanjuti arahan tersebut, Kemenko Polhukam bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan kementerian/lembaga terkait telah membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola sejak 4 November 2024.
Inisiatif ini fokus pada perbaikan pelayanan publik melalui transformasi digital dan reformasi birokrasi. Penggunaan teknologi seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement menjadi kunci untuk mencegah potensi korupsi.
“Transformasi digital diterapkan agar transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik semakin meningkat. Sistem ini membantu meminimalisir manipulasi anggaran dan praktik kolusi,” jelas Budi.
Transformasi Digital untuk Efisiensi
Pemerintah kini menggunakan e-budgeting dalam pengelolaan anggaran negara, baik di tingkat APBN maupun APBD, sehingga pengawasan penggunaan anggaran lebih mudah dan transparan.
Di sisi lain, penerapan e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik dirancang agar proses tender lebih adil dan bebas dari kolusi.
“Dengan e-procurement, kita bisa memastikan proses lebih transparan, mengurangi interaksi langsung yang sering memicu korupsi,” tambahnya.
Selain itu, sistem pelayanan publik berbasis online terus dikembangkan untuk mempermudah akses masyarakat. Contohnya, pembuatan KTP dan pembayaran pajak kini dapat dilakukan secara daring.
“Pelayanan online ini meminimalisir interaksi dengan petugas sehingga dapat mengurangi pungutan liar,” tegas Budi Gunawan.
Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan sistem pemerintahan semakin meningkat. Reformasi yang dilakukan diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam budaya kerja pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
Hari Anti Korupsi Sedunia menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi, sesuai visi Presiden Prabowo.
(Anton)
