SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dewi Juliani meminta pemerintah dan Pertamina menyiapkan langkah mitigasi untuk menahan dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap masyarakat.
Desakan itu disampaikan menyusul pernyataan Pertamina Patra Niaga mengenai potensi tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, apabila harga minyak mentah dunia tetap berada pada level tinggi.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” kata Dewi dalam keterangannya, Selasa (15/9/26)
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto sebelumnya mengatakan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex akan terdampak apabila harga minyak dunia tidak kembali turun ke kisaran US$60-US$70 per barel. Dalam kondisi tersebut, ia menyebut kisaran harga Rp18.000 hingga Rp20.000 menjadi salah satu kemungkinan yang dihadapi.
Tekanan terhadap harga energi global meningkat seiring eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur distribusi minyak. Harga minyak mentah Brent dalam beberapa hari terakhir telah menembus US$100 per barel.
Menurut Dewi, pemerintah memang tidak dapat mengendalikan konflik geopolitik maupun pergerakan harga minyak internasional. Namun, pemerintah masih memiliki instrumen untuk mengurangi dampaknya terhadap perekonomian domestik.
“Kita tidak bisa mengendalikan konflik global maupun harga minyak dunia, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana dampaknya dikelola di dalam negeri. Jangan sampai masyarakat harus menanggung seluruh tekanan akibat situasi global,” ujarnya.
Dewi meminta pemerintah tidak menunggu hingga kenaikan harga energi semakin membebani masyarakat. Skenario mitigasi, kata dia, harus disiapkan apabila harga minyak bertahan tinggi dalam jangka panjang.
Langkah tersebut antara lain dengan memastikan pasokan energi tetap terjaga, meningkatkan efisiensi operasional Pertamina, memperketat pengawasan distribusi BBM, serta memastikan setiap komponen pembentukan harga dilakukan secara transparan.
“Pertamina harus terus melakukan efisiensi dan mencari ruang penghematan agar tekanan biaya akibat kenaikan minyak dunia tidak seluruhnya dialihkan kepada masyarakat,” kata Dewi.
Ia mengingatkan kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak terhadap pengguna kendaraan, tetapi berpotensi merambat ke biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Dewi menilai kebijakan energi harus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, keberlanjutan usaha Pertamina, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
“Energi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli rakyat dan tidak ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi,” pungkas legislator dapil Riau I ini.
(Riana P)
