SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman luncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diperbarui pada hari Jumat (14/7/2017).
Sebelum diluncurkan, peta tersebut ditanda-tangani oleh pejabat dari 21 kementerian dan lembaga terkait diantaranya: Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, TNI-AL, Pusat Hidrografi & Oseanografi TNI-AL, POLRI, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang memimpin kegiatan tersebut menjelaskan, ada beberapa hal yang baru yang melatar-belakangi perlunya update ini.
“Ada perjanjian perbatasan maritim yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas maritim Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku,”jelasnya.
Alasan kedua, lanjut Havas, berkaitan dengan adanya keputusan sengketa antara Filipina dan Tiongkok di mahkamah arbitrase internasional. Keputusan tersebut memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusi tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Oleh karena itu, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga kita yang hanya diberikan batas 12 mil laut.
“Berikutnya, kita updating (perbarui, red) kolom laut di utara natuna,”tutur mantan Dubes RI untuk Belgia ini. Pertimbangannya, tambah Havas adalah bahwa landas kontinen di bawah perairan tersebut sejak tahun 1972 namanya menggunakan laut Natuna Utara, laut Natuna Selatan, laut Natuna Timur, laut Natuna Tenggara sesuai arah mata angin. “Jadi biar ada satu kejelasan, kesamaan antara kolom air diatasnya dengan landas kontinennya, maka kolom air tersebut disepakati oleh tim nasional diberi nama Laut Natuna Utara,” ujarnya serius. Nama Laut Natuna Utara disebutnya juga menyesuaikan dengan nama blok-blok migas yang ada di landas kontinen di bawahnya,” imbuhnya.
Alasan keempat, pemerintah ingin mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan justifikasi klaim garis batas untuk mempermudah penegakan hukum. Selain itu, di kawasan dekat perbatasan Singapura sudah ada garis batas yang jelas. “Dengan posisi tersebut, maka peta perlu diupdate sehingga temen-temen law enforcement dari TNI AL, Bea Cukai, KPLP, akan mudah melakukan patroli di sana karena sudah jelas.
Untuk memperoleh hasil final tersebut, Havas mengaku kementerian dan lembaga terkait telah melakukan pertemuan internal selama enam kali sejak tahun 2016.
Sementara itu, terkait dengan masih adanya klaim dari beberapa negara tentang batas maritim yang masih mengemuka, deputi yang juga pakar hukum laut internasional tersebut mengatakan bahwa pemerintah RI mempersilakan.
“Kita membuka peluang perundingan sesuai dengan argumentasi hukum yang jelas,” tegasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tetap melakukan patroli rutin, guna menguatkan keberadaan Negara (State Present) di kawasan yang menjadi klaim Indonesia.
“Sesuai dengan keberadaan negara atau State Present yah kita tetap melakukan patroli di kawasan yang kita klaim, selama ini kita melakukan itu, kemudian terkait dengan State Practice atau implementasinya kita tidak akan mundur dari klaim kita,” pungkasnya. (Git/Hms)
