SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengaku hingga saat ini, pihaknya belum menemukan adanya penyimpangan dana bencana baik di Lombok (NTB) dan Palu maupun Donggala (Sulteng). Kendati demikian, DPR tetap memonitor dana bantuan tersebut.
“Saya sampai sekarang masih mempunyai kecenderungan husnudzon, berbaik sangka. Kalau besok ada suudzon, itu hal lain. Jadi saya pikir sepanjang normatif itu masih kita, kecuali satu dua hari ke depan kita lihatlah,” ujar Ali Taher dalam diskusi bertajuk ‘Cegah Penyelewengan Bantuan Bencana Sulteng’ di Gedung DPR, Selasa (9/10/2018).
Di sisi lain, Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengusulkan sudah selayaknya dilakukan kajian untuk memindahkan pemindahan Ibu Kota Sulawesi Tengah dari Kota Palu Ali ke kota lainnya yang dinilai lebih aman dari gempa. “Perlu kita kaji kembali Palu menjadi ibu kota (Sulawesi Tengah) dan kita pikirkan kota baru sebagai ibu kota setelah melihat kondisi tanah di kota itu,” ujarnya.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos), Dadang Iskandar memastikan, bantuan yang diterima kementeriannya tidak mengalami kebocoran. Dadang mengatakan bansos tersebut berasal dari gudang Bansos Kemsos untuk tanggap bencana di berbagai daerah. Diantaranya yang berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sumatra Selatan (Sumsel) dan Bekasi.
Total nilai bantuan mencapai Rp 7,43 miliar. Sebelum dikirimkan, semua bansos telah diawasi dan dicek untuk mengawasi kualitasnya. “Catatan kami dari Bantuan Sosial Korban Bencana Alam (BSKBA) itu anggaran yang sudah tersalurkan dari kemensos itu 7,4 miliar,” ujarnya.
Ia mengakui ada penjarahan terkait distribusi bantuan, terutama yang terkait bantuan sembako, seperti bantuan mie instan. “Kami memaklumi karena kondisinya memang darurat. Namun dari sisi anggaran pengawasan sudah kami lakukan,” ujarnya.
Untuk menghindari terjadinya kebocoran dana bantuan bencana, Siti Zuhro mengajak partisipasi masyarakat di lapangan, seperti tenaga kesejahteraan kecamatan juga pendamping PKH untuk mengawal penyaluran bantuan dari masyarakat.
Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), Prof Siti Zuhro meminta partai politik, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif beserta para pendukungnya diingatkan tidak mempolitisasi bantuan bencana alam yang saat ini di alami sejumlah wilayah di Indonesia.
“Siapapun yang menarik ke politik soal bantuan pada bencana harus dikritik. Namun tetap perlu melibatkan BPK dan KPK agar semuanya transparan,” tegasnya.(Bams/EK)
