SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Keselamatan pelayaran kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai rangkaian kejadian tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan terhadap kapal berusia tua, fasilitas keselamatan, kompetensi awak, hingga akurasi manifest penumpang.
Mori menyampaikan hal itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Kapal Penumpang Tenggelam Lagi: Bagaimana Solusinya?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Mori mengatakan sejumlah kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa kejadian terakhir diketahui berusia lebih dari 30 tahun. Salah satunya KM Virgo yang disebut telah berusia 39 tahun.
Namun, menurut dia, “usia kapal tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keselamatan.” Kondisi kapal dan pelaksanaan perawatan secara berkala juga harus menjadi bagian penting dari pengawasan.
“Jangan sampai perawatan kapal hanya tercatat secara administratif, tetapi ketika terjadi keadaan darurat ternyata peralatan keselamatannya tidak berfungsi,” ujar Mori.
Ia secara khusus menyoroti fasilitas keselamatan seperti pelampung dan alat pemadam kebakaran. Menurut Mori, seluruh peralatan tersebut harus diperiksa secara berkala dan dipastikan siap digunakan.
“Pelampung dan alat pemadam kebakaran, misalnya, harus diperiksa secara berkala dan dipastikan masih berfungsi ketika keadaan darurat terjadi,” katanya.
Selain kondisi kapal, Mori meminta evaluasi terhadap kompetensi dan kecukupan awak kapal. Kapten, mualim, hingga anak buah kapal, menurut dia, harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing ketika menghadapi situasi darurat.
“Jangan hanya kapalnya yang diperiksa. Awak kapalnya juga harus dipastikan cukup dan memiliki kompetensi menghadapi kondisi darurat,” kata Mori.
Persoalan lain yang disoroti adalah manifest penumpang. Mori menyebut adanya perbedaan data penumpang dalam sejumlah kejadian, termasuk kasus KM Virgo. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan proses pencarian dan memastikan jumlah serta identitas penumpang ketika kecelakaan terjadi.
“Manifest ini jangan dianggap persoalan administratif biasa. Ketika terjadi kecelakaan, data itulah yang menjadi dasar untuk mengetahui siapa yang berada di kapal,” ujarnya.
Mori juga meminta Kementerian Perhubungan memperbaiki sistem pencatatan kendaraan dan muatan. Kendaraan yang membawa barang mudah terbakar atau bahan berbahaya, menurut dia, harus tercatat secara jelas serta diperhitungkan dalam aspek keselamatan dan keseimbangan muatan kapal.
“Kalau ada truk yang membawa barang berbahaya atau mudah terbakar, harus diketahui sejak awal. Itu berkaitan dengan keselamatan seluruh penumpang dan kapal,” katanya.
Ia kemudian mendorong evaluasi terhadap seluruh rantai pengawasan keselamatan pelayaran, termasuk peran syahbandar. Menurut Mori, keselamatan pelayaran tidak dapat hanya bergantung pada kondisi cuaca.
“Keselamatan pelayaran bukan hanya soal cuaca. Kapalnya harus layak, alat keselamatannya harus berfungsi, awaknya harus siap, dan manifest serta muatannya harus jelas,” ujar Mori.
Mori berharap evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti setelah kecelakaan terjadi. Pengawasan preventif dinilai penting untuk memastikan setiap kapal memenuhi standar keselamatan sebelum meninggalkan pelabuhan.
(Purwantiningsih)
