SUARAINDONEWS.COM, Balikpapan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran pemerintah desa memperkuat ketahanan pangan di desa masing-masing.
Caranya dengan menggagas gerakan menanam bahan-bahan komoditas seperti cabai dan bawang merah. Upaya itu untuk membantu pemerintah dalam penanganan inflasi.
Mendagri menilai, Indonesia memiliki potensi berupa tanah yang subur. Dengan potensi tersebut, jajaran pemerintah desa didorong agar terus mandiri secara pangan melalui penanaman komoditas termasuk jenis sayuran.
Hal itu akan memperkuat desa dalam menghadapi inflasi. Apalagi, diketahui Indonesia juga memiliki potensi berupa banyaknya ikan yang tersebar di daerah perairan.
“Ini saya pesan betul, tolong bantu. Kalau 74 ribu kepala desa bisa menjaga kesediaan masyarakatnya itu, cukup pangan, cukup makan mereka. Itu membuat (angka inflasi di) negara ini tetap landai. Itu peran kepala desa luar biasa. Kita akan lebih mudah untuk mengaturnya (penanganan inflasi) ketika semua kepala desa bergerak,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desa Tahun 2022 yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Dome Balikpapan Convention Centre, Kalimantan Timur, Minggu (18/12/2022).
Menurut Mendagri, adanya potensi kenaikan harga yang terjadi saat ini perlu disikapi secara hati-hati. Pasalnya, urusan pangan merupakan hal yang mendasar bagi masyarakat.
Karenanya, berbagai stakeholder seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) meliputi gubernur, bupati/wali kota, hingga jajaran pemerintah desa terus dipacu untuk bersinergi dalam penanganan inflasi.
Selama ini, kata Mendagri, pemerintah pusat terus bekomitmen dalam mendorong penanganan inflasi. Upaya itu terlihat dengan digelarnya Rakor Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin langsung oleh Mendagri beserta jajaran. Ikhtiar yang konsisten dilakukan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di lain sisi, dalam kesempatan yang sama, Mendagri mengapresiasi jajaran APDESI atas dukungannya terhadap pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut Mendagri, perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara merupakan langkah yang strategis bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, hal ini bakal mendorong adanya pemerataan pemerintahan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.
Di samping itu, lokasi IKN yang berada di tengah-tengah Indonesia dinilai dapat memudahkan akses daerah-daerah lain. Dengan demikian, sejumlah daerah akan lebih mudah menuju lokasi IKN, baik dari segi jarak dan waktu.
“Jadi adil lah. Jadi ini akan memberikan solusi, ini akan memberikan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (wwa)
