SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia sedang menggodok skema baru untuk penyaluran subsidi public service obligation (PSO) untuk Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek. Rencana terbaru mencakup penerapan sistem tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bagian dari upaya untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa wacana penerapan tiket elektronik berbasis NIK ini masih dalam tahap pembahasan akhir. Menurutnya, sistem ini akan mirip dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang juga tengah dipertimbangkan pemerintah.
“Sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat,” ujar Luhut di Jakarta Convention Center pada Jumat malam (6/9/2024).
Luhut menambahkan bahwa pemerintah berencana memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan bahwa subsidi KRL benar-benar hanya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem ini, harga tiket KRL Jabodetabek bagi penerima subsidi tidak akan mengalami kenaikan.
“Jadi kalau rakyat umum yang menerima subsidi tidak akan merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi,” jelas Luhut. Namun, ia tidak dapat memastikan apakah harga tiket bagi masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi akan mengalami kenaikan, karena hal ini masih dalam kajian pemerintah.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa penerapan tiket berbasis NIK masih menunggu selesainya pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kita lagi merencanakan waktu, karena Pak Menko, Bu Menteri Keuangan tengah menyelesaikan (pembahasan) anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat dan seperti apa yang dilakukan,” ungkap Budi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari yang sama.
Budi menekankan bahwa tujuan utama dari penerapan sistem tiket berbasis NIK adalah untuk menggunakan teknologi yang terintegrasi dalam pengaturan sistem tiket KRL. Namun, ia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai teknologi spesifik yang akan digunakan.
Rencana pengubahan skema subsidi PSO KRL Jabodetabek ini juga tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi PSO sebesar Rp 4,79 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Salah satu perbaikan dalam skema subsidi tahun depan adalah penerapan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL Jabodetabek.
(ANTON)
