SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Sosial di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).
Salah satu sorotan utama Kariyasa adalah soal ketidakjelasan pengalokasian dana bantuan sosial sebesar Rp43 triliun. Ia mempertanyakan apakah dana tersebut ditujukan untuk program bantuan sembako, bantuan pangan non-tunai, atau justru Program Keluarga Harapan (PKH).
“Perlu diluruskan, apakah ini bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai,”
— I Ketut Kariyasa Adnyana
Soroti Program Sekolah Rakyat: Belum Ada Persetujuan DPR
Selain itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah. Menurutnya, program ini belum mendapat persetujuan anggaran dari Komisi VIII DPR.
“Program Sekolah Rakyat akan banyak menghadapi tantangan. Membangun fasilitas pendidikan untuk masyarakat miskin tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan kesiapan anggaran,”
— Kariyasa
Ia menegaskan, jika program ini tidak disiapkan dengan serius, maka potensi kegagalan cukup besar. Kariyasa mencontohkan program serupa yang pernah dijalankan oleh pihak swasta seperti PT Sampoerna—meskipun niatnya baik, program itu akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah karena keterbatasan sumber daya dan dana.
Estimasi Biaya Tinggi dan Tantangan Pemerataan
Menurut Kariyasa, biaya operasional Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai Rp48 juta per siswa per tahun. Dengan tingkat kemiskinan nasional masih sekitar 9%, program ini akan menjadi beban besar jika tidak didukung regulasi kuat dan kolaborasi lintas lembaga.
“Pendidikan adalah solusi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan. DPR siap mendukung jika program ini dijalankan dengan serius dan sesuai regulasi,”
— Kariyasa
Bela Kelompok Rentan: Kasus Disabilitas Bandung Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, Kariyasa juga mengangkat isu penggusuran balai penyandang disabilitas di Bandung yang tengah ramai di media sosial. Ia menilai hal itu sebagai bukti bahwa pemerintah tidak boleh lengah dalam melindungi kelompok rentan.
“Jangan hanya fokus pada bantuan tunai. Isu disabilitas ini harus jadi pengingat bahwa perlindungan sosial harus menyeluruh,”
— Kariyasa
Dengan kritik yang tajam namun membangun, I Ketut Kariyasa menegaskan pentingnya transparansi dana, kesiapan anggaran, dan fokus jangka panjang terhadap pendidikan sebagai fondasi pengentasan kemiskinan. Ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap program sosial benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
(Anton)
