SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Siapa yang bakal mengisi kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur? Sejumlah spekulasi mulai bermunculan. Namun, Partai Demokrat memastikan tidak akan ikut mengajukan nama. Partai berlambang mercy itu memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan sikap tersebut dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
AHY mengatakan, keputusan Demokrat berlandaskan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
AHY menjelaskan, sikap politik tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi dilakukan melalui sambungan video call pada Jumat pagi, ketika SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Menurut AHY, keputusan itu sejalan dengan konstitusi internal Partai Demokrat.
Di tengah dinamika politik terkait pengisian jabatan wakil presiden, AHY mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses konstitusional.
Ia menegaskan, dinamika politik tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” ujar AHY.
AHY juga mengingatkan agar spekulasi mengenai sosok pengganti Gibran tidak mendahului mekanisme yang telah diatur konstitusi.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” tegasnya.
Pernyataan AHY sekaligus memperjelas posisi Partai Demokrat dalam dinamika politik pascapengunduran diri Gibran. Demokrat tidak mendorong kandidat tertentu dan menyerahkan penentuan calon kepada Presiden Prabowo, sebelum MPR menjalankan kewenangannya memilih wakil presiden pengganti.
(Yulianto)
