SUARAINDONEWS.COM, Kotamobagu-Melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Sulawesi Utara ke Kota Kotamobagu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapreasiasi Pemkot yang ingin menjadikan Kotamobagu sebagai Smart City. Kota Kotamobagu tengah gigih mencapai level Kota Cerdas atau Smart City. Sekaligus menjadi pilot project di bidang pencapaian pembangunan dan penerapan teknologi informasi komunikasi, ujar LaNyalla dalam sambutannya ramah tamah dengan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara (16/11) malam.
Pemkot Kotamobagu perlahan mulai mengubah sistem pelayanan publik dari manual menuju sistem digital. Kota Kotamobagu berusaha untuk menyejajarkan dirinya dengan Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, dan Provinsi DKI Jakarta, kata LaNyalla.
Tak banyak Pemda yang berani mengambil langkah berbeda seperti ini. Saat kota-kota lain masih berkutat masalah infrastruktur perkotaan, seperti angkutan umum, infrastruktur jalan, energi dan ketenagalistrikan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman. Kota Kotamobagu justru menggeber infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, tutur LaNyalla.
Pengembangan infrastruktur teknologi sangat penting agar pemda bisa memberi kemudahan kepada warganya. Ini patut diacungi jempol. Karena memang dewasa ini, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi merupakan bagian penting pembangunan perkotaan. Smart city menjadi tujuan pembangunan perkotaan, ucapnya.
“Ini konsekuensi dari penerapan E-government pada lingkup organisasi pemerintah. E-government yang melahirkan e-procurement, e-budgeting, e-delivery, e-controlling, dan e-monitoring,” imbuhnya lagi.
Meski begitu, diingatkan agar inovasi dalam menerapkan smart city tidak sebatas hanya pada pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Namun harus ada juga peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mewujudkan agenda inovasi pemerintah daerah.
Seperti diketahui, konsep smart city sedang diadopsi kabupaten dan provinsi. smart regency dan smart province. Begitu pula tata kelola pemerintahan desa yang sedang menuju ke smart village, urainya.
Sebagai catatan, prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 ini berjumlah Rp. 72 triliun atau Rp. 960,6 juta per desa di 74.953 desa. Prioritas itu adalah pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pemasaran produk unggulan One Village One Product. Termasuk digitalisasi BUMDes juga sedang menuju ke e-commerce, digital marketing, dan digital operation.
“Bila hal ini dapat diwujudkan, saya yakin Kotamobagu akan menjadi kota yang mampu disejajarkan dengan kota-kota di pulau Jawa yang sudah memulai konsep smart city,” papar LaNyalla.
Permasalahan Pemda untuk mengerjakan program tersebut pastilah ada, apalagi masing-masing daerah tak bisa dipukul rata. Oleh karenanya, LaNyalla memastikan DPD senantiasa hadir untuk menyerap aspirasi daerah. Tentu problematika Jawa dan Luar Jawa berbeda. Oleh karena itu kami, sebagai wakil daerah datang ke sini untuk mendengar dan menerima aspirasi dari daerah secara langsung.
“Sebagai wakil daerah, kami akan perjuangkan aspirasi dari daerah. Karena sudah menjadi tekad kami sebagai Senator, untuk membantu percepatan pembangunan di daerah, dan melakukan advokasi atas persoalan-persoalan yang dialami daerah,” sambung LaNyalla.
Sementara Walikota Kotamobagu, Tatong Bara pun menyampaikan aspirasi dari lima kepala daerah di Bolaang Mongondo Raya, agar kelima daerah tersebut (1 kota dan 4 kabupaten) dapat menjadi provinsi. Harapannya mendapat dukungan dari DPD RI sebagai wakil daerah, tukasnya.
LaNyalla pun menyanggupi untuk mendorong terwujudnya hal itu. Terutama setelah kemampuan fiskal daerah terukur dengan baik, dan kemampuan anggaran pemerintah pusat membaik. Insya Allah harapan dan doa bapak ibu saudara diijabah oleh Allah SWT, pungkasnya.(*tjoek
