SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komite IV DPD RI mendalami strategi realisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dalam rapat kerja bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI. Selain itu, pada rapat kerja ini Komite IV menyoroti progres dan proses pembangunan IKN, dan tantangan penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam menyambut Visi Indonesia 2045.
“Dengan adanya sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2023, pemerintah perlu melakukan penguatan sinergi perencanaan pembangunan antara RKP dengan renja K/L dan RKPD,” ucap Ketua Komite IV Elviana saat membuka rapat kerja didampingi Wakil Ketua Komite IV Sukiryanto, Novita Anakotta, Abdul Hakim beserta anggota Komite IV lainnya, di Gedung GBHN, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (17/1/23).
Komite IV DPD RI melihat dari delapan arah kebijakan PPN/Bappenas 2023 perlu adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. Pada aspek anggaran, integrasi sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lainnya diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas.
“Tahun 2023 akan menjadi titik penting untuk menyiapkan landasan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk lepas dari negara berpendapatan menengah dan mewujudkan Visi Indonesia 2045,” lanjut anggota DPD RI asal Jambi tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI Suharso Monoarfa memaparkan tema RKP tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Sedangkan evaluasi tahun 2022 terkait sasaran pembangunan makro 2022 dari target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5% capaian 5,4% sehingga target sudah tercapai.
Tingkat kemiskinan 8,5-9,0% baru tercapai 9,57%, pengangguran dari target 5,5-6,3% capaian 5,86%, Indeks Pembangunan Manusia dari target 73,41-73,46% hanya tercapai 72,91%, dan Rasio Gini dari target 0,376-0,378% capaian 0,381% sehingga belum tercapai.
“Perlu usaha dan kerja keras dari Bappenas dan semua pihak terkait untuk mencapai target-target yang belum tercapai di tahun 2023 ini. Kita berharap target akhir RPJMN 2024 dioptimalkan untuk mencapai target pembangunan sesuai arahan presiden,” jelas Suharso Monoarfa.
Menteri PPN/Kepala Bappenas menambahkan pemulihan ekonomi nasional Indonesia cukup baik dibandingkan negara lainnya meskipun mendapatkan tekanan ekonomi dan resesi dunia saat ini. Sementara itu pada tahun 2023 masih ada 14 proyek prioritas strategis nasional di salah satunya adalah pembangunan IKN.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komite IV Sukiryanto ingin memastikan BPN/Bappenas terkait pembangunan IKN harus dipastikan nasibnya karena sebentar lagi ada hajatan politik besar dan periode selanjutnya apakah tetap dipertahankan pembangunannya dan tidak mangkrak.
“Pemerintah melalui aturan atau apapun harus memastikan pembangunan IKN harus tetap jalan,” ungkapnya.
Di saat yang sama, Wakil Ketua Komite IV Lampung Abdul Hakim mendukung penuh program pengentasan kemiskinan ekstrim dan pengelolaan satu data yang saat ini dikerjakan oleh BPS sebagai usaha dalam mengatasi problem sosial dan penanganan kemiskinan di Indonesia.
“Basis data harus kuat dan kami dukung penuh agar efektif dalam pendataannya sehingga program tersebut berjalan baik sampai ke daerah-daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta menyampaikan menyuarakan Ambon New Port yang sudah masuk RPJMN harus menjadi acuan bagi kementerian terkait dalam mengelola dan menjalankan programnya sebagai daerah lumbung ikan nasional.
“Jika dikelola dengan baik, Maluku sebagai lumbung ikan nasional dapat mengantisipasi ketimpangan ekonomi barat dan timur juga berkontribusi pada GDP,” tambahnya.
Ketua Komite IV Elviana pada forum tersebut menyampaikan aspirasi dari kepala desa di daerahnya yang didapat melalui Musrendes agar segera diberlakukan otonomi dalam pengelolaan dana desa. Elviana mengungkapkan tidak seharusnya ada program titipan yang diselipkan ke dana desa seperti penanganan program stunting karena seharusnya menjadi tugas kementerian terkait.
“Saya mengharapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang ditargetkan pemerintah kepada daerah-daerah harusnya seimbang dengan dana bagi hasil untuk menunjang pertumbuhan daerah, banyak daerah yang menghasilkan tidak mendapatkan bagi hasil yang sesuai,” pungkas Elviana. (wwa)
