SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Komisi XI DPR RI dan Pemerintah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2021. Berdasarkan pendapat dari masing-masing Fraksi di Komisi XI DPR RI, asumsi dasar ekonomi makro diputuskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5-5,5 (persen year on year) dan inflasi sebesar 2,0-4,0 (persen, year of year).
“Nilai tukar rupiah sekitar Rp 13.700 hingga Rp 14.900 per dollar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga SBN 10 tahun senilai 6,29-8,29 persen,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Selanjutnya, dalam indikator target pembangunan ditetapkan bahwa angka tingkat penganguuran terbuka berkisar 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen, indeks gini rasio berkisar antara 0,377-0,379, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada level 72,78-72,93. Sedangkan, indikator pembangunan seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditetapkan sama yakni berada pada kisaran 102-104.
Menurut Dito, dengan proyeksi asumsi makro RAPBN 2021, sebagai acuan penyusunan APBN 2021, maka Pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan. Misalnya, seperti melanjutkan penanganan bidang kesehatan, mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial pemalui pecepatan pemulihan sejumlah industri, memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan produktif,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Kemudian, Pemerintah juga diimbau meningkatkan reformasi di bidang penanggaran dan berbagai bidang perlindungan sosial, serta meningkatkan prioritas pembangunan di berbagai bidang pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.
“Aspek lainnya seperti menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan pengendalian impor pangan, juga meningkatkan NTP dan NTN, ” katanya.(EK)
