SUARAINDONEWS.COM, Palembang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, memberikan apresiasi terhadap penambahan kuota pupuk bersubsidi yang diinisiasi oleh pemerintah, meningkat dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Meskipun masih ada kekurangan sekitar tiga juta ton dari kebutuhan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani, peningkatan tersebut dianggap signifikan untuk mendukung petani. Hal ini disampaikan Budhy kepada Parlementaria setelah melakukan Kunjungan Kerja Reses bersama Tim Komisi IV DPR RI ke kompleks Pusri Agro Edupark, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin (29/05/2024).
Budhy juga menyoroti perubahan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, yang kini memerlukan penggunaan aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (I-Pubers) serta menunjukkan KTP asli. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan distribusi pupuk dan memastikan keakuratan data. Budhy menekankan pentingnya sosialisasi kepada petani terkait perubahan mekanisme tersebut agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.
Selain itu, Budhy menanggapi persoalan penyaluran pupuk bersubsidi yang masih belum tepat sasaran. Ia menekankan perlunya pengecekan data petani secara berkala sesuai dengan Peraturan Kementerian yang baru dikeluarkan. Budhy berharap kebijakan ini dapat membantu petani dalam memperoleh pupuk secara efektif dan tepat sasaran.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Daconi Khotob, menyambut baik penambahan kuota pupuk bersubsidi yang diinisiasi oleh pemerintah. Dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tahun 2025, Pusri akan bersinergi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran kepada petani yang berhak.
Dengan demikian, pertemuan antara Komisi IV DPR RI dan Pusri menjadi langkah penting dalam memastikan penyaluran pupuk bersubsidi yang efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pertanian serta kesejahteraan petani di Indonesia.
(Anton)
