SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membahas rencana kerja serta anggaran tahun 2026. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senin (1/9), dan dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengatakan pembahasan anggaran telah disesuaikan dengan unit organisasi masing-masing, baik di Kemenhan maupun Mabes TNI. Menurutnya, DPR dan TNI sepakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan menjadi kunci dalam memperkuat pertahanan bangsa.
“Bapak Presiden nafasnya, seperti yang beliau sampaikan di Batujajar, adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Jadi, semangatnya adalah persatuan, bukan saling menyalahkan,” ujar Utut.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyampaikan bahwa anggaran Kemenhan tahun 2026 cukup untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, memperkuat postur militer, serta menambah alat peralatan pertahanan (alutsista). Meski begitu, pihaknya tetap membutuhkan tambahan anggaran guna mengoptimalkan berbagai program, termasuk defense supporting economy yang mendukung stabilitas keamanan sekaligus pembangunan nasional.
“Ini penting agar pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Ujungnya tentu demi kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat,” tegas Donny.
(Anton)
