SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menyebut bahwa setiap bangsa memerlukan pondasi. Bagi bangsa Indonesia pondasi itu adalah Pancasila yang harus berdiri kokoh di tengah gelombang globalisasi, derasnya polarisasi dan ancaman ideologi-ideologi yang terus menusuk dalam upaya manis maupun kasar.
Pancasila, lanjutnya, bukan sekedar lima kalimat. Pancasila adalah simbol dari pergulatan sejarah, pertemuan nilai-nilai luhur budaya nusantara dengan cita-cita kemerdekaan. Untuk itu, sudah semestinya, seluruh anak bangsa Indonesia wajib menunduk dan hormat serta kagum kepada para bapak dan ibu pendiri bangsa, yang telah begitu cemerlang merumuskan prinsip-prinsip utama bernegara dengan ringkas, padat dan komprehensif.
Ditegaskannya, Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau satu generasi semata. Tapi, milik seluruh rakyat Indonesia. Dalam dunia yang makin bising oleh ideologi-ideologi impor, oleh paham-paham yang menjanjikan surga instan, Pancasila justru memberi ruang untuk hidup bersama, saling percaya untuk membangun satu bangsa tanpa harus sama.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Muzani dalam sambutannya, saat membuka secara resmi Sarasehan Perubahan Geopolitik Dunia Dalam Peluang Menuju Indonesia Raya bertema ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya’ Kerjasama MPR RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Lebih jauh Pimpinan MPR dari Partai Gerindra ini mengungkapkan, sejak kelahirannya di 1 Juni 1945, Pancasila tidak benar-benar hidup tenang. Ia pernah diuji, diganggu bahkan berkali kali hendak digantikan. Pertanyannya, apa yang terjadi pada NKRI jika Pancasila tidak lagi menjadi kekuatan bagi kehidupan bangsa ini. Jawabannya, Indonesia akan kehilangan jangkar. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia akan terombang ambing bukan hanya pada kehidupan politik, tapi juga pada kehidupan keseharian.
“Selanjutnya, tanpa Pancasila, bangsa ini tidak lagi mempunyai dasar untuk menyelesaikan konflik. Jika kondisi itu terjadi, maka konflik tidak akan ada titik temu yang disepakati bersama. Ujungnya, yang muncul adalah pertarungan tanpa batas antara ideologi dan identitas,” katanya.
Apalagi, lanjutnya, jika Pancasila diganti oleh ideologi lain seperti agama tunggal, maka banyak warga negara non pemeluk agama tersebut, akan merasa terasing di negerinya sendiri. Mereka kehilangan tempat, kehilangan hak dan kehilangan memiliki terhadap Republik bersama ini. Situasi akan berujung kepada diskriminasi, polarisasi dan ujungnya disintegrasi.
Jika Pancasila digantikan oleh kapitalisme ekstrim, maka tidak akan ada lagi keadilan sosial dan yang menang adalah selalu yang punya modal. Semakin besar modal seseorang atau kelompok, semakin besar pula peluang kemenangan untuk mereka dapatkan. Yang miskin akan tertinggal dan yang kaya akan berkuasa.
Kemudian, jika Indonesia dikuasai oleh ideologi otoriter, maka penghormatan kepada musyawarah dan kemanusiaan akan berakhir. Yang memerintah bukan lagi kebijakan dan kebijaksanaan, melainkan mayoritas yang gampang dirubah menjadi tirani.
Di momen itu, Ahmad Muzani memberi pesan khusus untuk para milenial Indonesia. Yakni, generasi muda Indonesia tidak diwariskan sebuah bongkah batu, melainkan api yang harus selalu dijaga. Api itu boleh dibawa kemana saja, namun selama api itu menyala Indonesia akan tetap punya arah. Itulah Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia bukan saja kehilangan masa lalu tapi juga akan kehilangan masa depan.
Karena sangat pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Ahmad Muzani menyampaikan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melakukan berbagai macam ikhtiar untuk mewujudkan pengamalan Pancasila. Antara lain, dengan berbagai bentuk macam program seperti pemberantasan kemiskinan dan korupsi, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, buruh dan sektor-sektor lain. Juga, penguatan UMKM dan program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat dalam upaya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada ikhtiar yang dilakukan oleh BPIP dan seluruh jajarannya, yang terus menggalakan pemahaman ideologi Pancasila. Juga, kami memberi apresiasi kepada para peserta yang hadir dan kepada narasumber yang menyumbangkan pemikiran dalam hal ini. Serta insan pers dalam upaya menyebarkan kebaikan dan optimisme bagi bangsa kita,” pungkasnya.
Berbicara soal tema sarasehan, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa forum tersebut menjadi sangat penting sebagai upaya merekontruksi strategi politik ke depan bagi bangsa Indonesia. Tema yang diusung sangat tepat, sebab perubahan geopolitik dunia memang menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia.
“Saat ini, kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik di dunia. Di antaranya, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antar negara. Dalam menghadapi semua itu, kita harus berpegang teguh kepada pondasi yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita yaitu, Pancasila,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi. MA, Ph.D mengatakan bahwa BPIP memandang penting penyelenggaraan acara ini sebab, sebagai ruang dialog strategis lintas sektor juga lintas daerah. Selain itu, juga untuk mempertemukan perspektif kebangsaan dari berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.
“Acara ini menjadi momentum kita semua untuk merenungkan dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang. Kami bersama MPR RI bergotong royong untuk memperkuat pemahaman para pemimpin nasional dan daerah terhadap arah perubahan geopolitik, merumuskan rekomendasi strategis berbasis nilai-nilai kebangsaan, serta membangun sinergi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Acara sarasehan sendiri berlangsung lancar dan khidmat, diakhiri dengan sesi diskusi. Turut hadir menyemarakkan kegiatan, para Wakil Ketua MPR RI, Drs. H. Kahar Muzakir, Dr. Lestari Moerdijat, SS, MM, Dr. H.M, Hidayat Nujr Wahid, MA, Dr. Eddy Soeparno, SH, MH, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE, MM, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi. MA, Ph.D dan jajaran, para tamu kehormatan dari Lembaga DPR dan DPD, beberapa perwakilan Menteri Kabinet Merah Putih dan para Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Pangdam, Kapolda, seluruh Indonesia serta tamu undangan lainnya yang bergabung secara langsung maupun daring.
(Anton)
