SUARAINDONEWS.COM, Malaka-Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malaka 2019 menyelenggarakan workshop internalisasi kurikulum bina damai bagi lembaga pendidikan formal dan non formal bertempat di betun ibukota kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.
“Kita mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di wilayah perbatasan untuk menanamkan nilai kebaikan dan kedamaian bagi masyarakat,” jelas Aspum Setda Malaka mewakili Bupati Malaka saat membuka acara, Selasa 18 juni 2019.
Kegiatan ini, lebih jauh dipaparkan Aspum Setda Malaka, selain dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Malaka yang damai, namun juga untuk mengembangkan sensitivitas damai bagi setiap individu masyarakat dan aparatur pemerintah. Sekaligus dalam rangka menanamkan nilai-nilai serta sebagai kompetensi dasar penunjang pelaksanaan kerja dan pemberian pelayanan serta perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan pada masa yang akan datang.
Sementara itu, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, dimana Hasrul Adyar selaku Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, menegaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan kepekaan kepada seluruh elemen masyarakat di daerah agar kebijakan pembangunan di daerah responsive terhadap bina damai dan bertujuan menguatkan budaya lokal yang menjaga kerukunan yang hidup secara turun-temurun di tengah-tengah masyarakat.
“Di Malaka perlu dibangun pemahaman dan musuh bersama yang perlu dilawan yaitu musuh kemiskinan, ketertinggalan dan kebodohan. Karena mencegah konflik lebih baik dari pada mengobati konflik. Sebab lalai mengobati konflik bisa timbulkan dendam dan berujung pada persoalan hukum”, papar Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Dengan kata lain, kalau konflik dicegah maka forum perdamaian bisa dibuat menjadi lembaga seperti di Kabupaten Malaka sebagai daerah perbatasan yang masih diketegorikan sebagai daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T), lanjut Direktur Harsul Adyar.
Sedangkan penanggung jawab Workshop Internalisasi Kurikulum Bina Damai, Sukandar, menutup penjelasannya mengemukakan bahwa diskusi-diskusi yang dilakukan dalam forum ini nantinya akan lebih fokus pada upaya upaya mencegah konflik.
”Oleh karenanya, jika dulunya sebagai daerah terbelakang diupayakan menjadi daerah terdepan, sebagai daerah yang tampil di halaman terdepan Republik ini. Jika ada orang luar masuk ke Indonesia, sebagai salah satu pintu gerbangnya, seperti Kabupaten Malaka ini, diupayakan sejumlah agenda yang bisa mengakrabkan dan membawa kedamaian. Harapannya Kabupaten Malaka menjadi bagian dari destinasi wisata di propinsi Nusa Tenggara Timur,” jelas Sukandar.
Seperti diketahui, kegiatan ini bentuknya soft program diantaranya Festival Budaya, Peningkatan Ekonomi Bersama, Menanam Padi dan menanam potensi lokal bersama. Dan kegiatan kegiatan nantinya pun bisa disosialisasikan ke tingkat tingkat Kecamatan sampai ke Desa-Desa agar jika terjadi konflik dan perbedaan tidak menjadi masalah besar lagi nantinya.
(pung; foto ist
